SAMARINDA. Langkah DPRD Provinsi Kaltim untuk menyerap aspirasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kaltim sejauh ini berjalan baik. Adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda yang menyambangi Kantor DPRD Kaltim dalam rangka memenuhi undangan audiensi, Rabu (16/10).
Hal tersebut dibenarkan, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun. Dia menyebutkan komitmen dewan dalam menyerap aspirasi mahasiswa sebagai representasi masyarakat Kaltim merupakan sesuatu yang serius.
Menurutnya, apa yang menjadi kegelisahan rakyat termasuk mahasiswa ialah bagian dari persoalan yang wajib untuk diselesaikan, terlebih berkaitan dengan isu-isu nasional yang juga berdampak di daerah.
Ia mengapresiasi seluruh mahasiswa sebagai agen yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik agar terlibat dan pro aktif dalam berbagai kebijakan pemerintah khususnya dalam hal pengawasan.
“Pertemuan dengan sejumlah perguruan tinggi di Kaltim dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya yang sekaligus mendapatkan tanggapan langsung dari anggota DPRD dan diharapkan mampu menjadi contoh pembelajaran yang baik kepada publik tentang mengedepankan dialog dan komunikasi,” tegas Samsun pada acara yang dihadiri Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Wakil Ketua Sigit Wibowo, Mimi Meriami, Jawad Sirajuddin dan Abdul Kadir Tappa.
Presiden BEM IAIN Samarinda Zaenal Mustofa menjelaskan terkait demonstrasi di latar belakangi atas keresahan masyarakat atas sejumlah persiapan yang menjadi isu nasional yang diantara Revisi UU KPK, dan sejumlah rancangan revisi RUU KUHP.
Dimana dinilai justru melemahkan fungsi dan kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas dalam melakukan pemberantasan korupsi. Apabila RUU dimaksud disahkan dikhawatirkan angka korupsi di Indonesia akan semakin meningkat.
Adapun aksi unjuk rasa dilakukan di depan Kantor DPRD Kaltim dimaksudkan meminta sikap tegas pemerintah terhadap persoalan yang meresahkan masyarakat itu, sekaligus bagaimana langkah nyata yang dilakukan oleh wakil rakyat Kaltim terkait hal tersebut.
“Seharusnya pertemuan dilakukan bersama rekan mahasiswa lainnya bukan per lembaga perguruan tinggi karena apa yang kami perjuangkan itu sama. Sikap tegas dewan itu yang kami perlukan dan yang rakyat Kaltim tunggu,” imbuhnya. (agi/adv)
