SAMARINDA KOTA. Pandemi Covid-19 di Kota Samarinda memasuki tahap lanjutkan. Dinas Kesehatan Kota (DKK) Samarinda memprediksi jika kurva penyebarannya akan meningkat bulan ini. Pemkot Samarinda melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 semakin memperketat pergerakan warga agar senantiasa berada di rumah.
Dampaknya, masyarakat yang hidup dari mengandalkan upah harian harus menerima konskuensi paling berat. Pendapatan berkurang bahkan hilang sama sekali. Program untuk memastikan kelompok masyarakat ini tetap makan harus dilakukan oleh pemerintah.
Dinas Sosial (Dinsos) Samarinda kini telah melakukan upaya pengumpulan data, sebelum menyalurkan sejumlah bantuan. Kepala Dinsos Samarinda, Ridwan Tassa mengaku saat ini paket sembako sudah mulai digulirkan. Yang anggarannya berasal APBD Kota Samarinda melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Kami tidak memegang anggaran, tapi hanya pendataan,” kata Ridwan Selasa (21/4).
Semua data warga miskin, lanjut Ridwan diambil dari RT dan kelurahan. Pendataan tersebut di luar dari Kepala Keluarga yang terdata dalam eserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Baik PKH maupun BPNT anggarannya berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Sedangkan pendataan yang dilakukan RT dan Kelurahan adalah merangkul warga yang terdampak Covid-19 dan belum pernah menerima bantuan. “Hasilnya ada 34.903 KK,” ungkap Ridwan.
Mereka yang tercatat adalah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak memiliki pekerjaan lagi.
Setiap paket sembako yang disalurkan nilainya tak lebih dari Rp 135 ribu. Berisi beras, minyak makan, gula dan mi instan. Paket tersebut diantar menggunakan jasa ojek online (ojol). Pihaknya khawatir kalau diserahkan ke RT, banyak yang protes. “Jadi kalau diantar ojol bisa langsung sampai kepada penerima,” bebernya.
Tak jelas paket ini akan disalurkan berapa lama. Apakah per bulan, per minggu atau hanya sekali saja selalam pandemi.
Selain itu, Ridwan juga menambahkan bantuan dari Kemensos juga akan ditambah melalui sejumlah program yang sudah berjalan seperti Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diperluas dari data BNPT dan PKH.
“Ada penambahan bantuan pangan non tunai dari Rp 110 ribu menjadi Rp 200 ribu per bulan,” jelasnya.
Sebelumnya di program KPM ini tercatat 17.989 KK penerima. Namun setelah adanya pandemi ini, kepesertaan KPM ditambah 6.234 KK. Sehingga menjadi 24.223 KK
Sedangkan untuk bantuan langsungnya, diberi jatah oleh pusat sebanyak 14.028 KK. Dirangkum dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang berasal dari KPM.
“Mereka akan mendapat bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan. Datanya sebanyak 32 ribu KK di Samarinda,” jelasnya.
Ridwan melanjutkan, PKH juga akan ditambah jatahnya semasa pandemi ini. Hanya saja batas pengumpulan data untuk bantuan PKH akan dikumpulkan paling lambat hari ini (23/4).
“Syaratnya memiliki tangungan anak atau ibunya sedang hamil,” pungkas Ridwan Tassa.
Dari banyaknya program pengaman jaring sosial tersebut, Ridwan memastikan tidak ada data kepesertaan yang tumpang tindih. Artinya, peserta yang sudah mendapatkan program bantuan paket sembako, tidakan mendapatkan bantuan dari program lainnya. “Begitu pula sebaliknya,” kata Ridwan. (hun/nha)
