SAMARINDA SEBERANG. Akhir bulan, ditargetkan pengesahan APBD Murni 2021. Namun sebelum itu, aspirasi masyarakat juga perlu dikumpulkan, dalam masa tenggang atau kian disebut reses. Masing-masing anggota dewan diberi waktu seminggu, untuk mendengar masukan dari masyarakat langsung. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang perwakilan dapil Samarinda Seberang, Samri Shaputra.
Saat melakukan reses, masih banyak masyarakat yang meminta perbaikan drainase. Pasalnya persoalan banjir, kian merata di seluruh kecamatan. Termasuk kawasan pinggiran seperti Samarinda Seberang. Samri mengakui, dalam beberapa kali reses, masukan masyarakat memang tidak jauh berbeda. “Wajar saja, karena melihat kekuatan APBD tiap tahun tidak akan cukup mengakomodir keinginan seluruh masyarakat,” urai Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Sebagai anggota Badan Anggaran, Samri memahami, ada beberapa hal yang harus menjadi prioritas dalam pengguaan APBD setiap tahunnya. Sehingga pihaknya pun berupaya agar pengguliran anggaran bisa merata disetiap kecamatan.
“Kalau di total seluruhnya mungkin bisa Rp 10 triliun, makanya perbaikan drainase memang harus dilakukan secara bertahap,” paparnya.
Meski demikian, ia tetap meminta agar instasi terkait terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Samarinda, bisa lebih bijak dalam menggunakan anggaran. Sehingga kegiatan perbaikan drainase, bisa merata dilakukan di seluruh kecamatan.
Selain perbaikan drainase, usulan untuk mengenai penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) juga masih rutin menjadi masukan masyarakat. Terutama yang masuk di jalan perumahan juga hingga saat ini dirasa masih kurang.
“Sebenarnya sudah masuk dalam kegiatan Disperkim, tapi terkena refocusing. Kita berharap pandemi ini segera berlalu, sehingga usulan masyarakat bisa diakomodir kembali,” pungkas Samri. (adv/hun/beb)
