SAMARINDA. Persoalan disparitas atau ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan tidak bisa dipungkiri masih terjadi. Kaltim misalnya, persoalan luasnya geografis wilayah dan tidak semua daerah memiliki akses jalan darat adalah faktor utama yang memerlukan solusi.
Pemerintah sendiri baik pusat maupun provinsi hingga kabupaten/kota telah melakukan berbagai upaya, misalnya dana desa yang mendapatkan alokasi dari pemerintah pusat untuk pembangunan di pedesaan.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga berupaya dalam pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar seperti jembatan, jalan, sekolah hingga Puskesmas.
Diakui Anggota DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung masih banyak infrastruktur seperti jalan antar desa dan kabupaten/kota yang belum memadai dan perlu mendapat perhatian.
Pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat lanjut dia diharapkan dapat meratakan pembangunan dan fokus mengarahkan perhatian terhadap daerah tertinggal. Mengingat pemerataan pembangunan daerah tertinggal menjadi keinginan besar warga.
Pasalnya, pemerataan pembangunan akan memberikan dampak positif dalam menggerakkan perekonomian pada suatu daerah. “Investor juga akan banyak menanamkan investasinya dan banyak menyerap banyak tenaga kerja,” tuturnya.
“Alangkah lebih baik apabila pemerintah dapat lebih fokus meratakan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Kaltim agar dapat lebih memudahkan akses masyarakat,” katanya. (adv/hms4/beb)
