Belum lama ini DPRD Samarinda menyerahkan hasil peninjauan maupun pengawasan, terhadap sejumlah kegiatan Pemkot Samarinda. Mereka yang tergabung dalam bentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj), telah menyerahkan hasil evaluasi penggunaan anggaran tahun lalu.
Hanya saja, Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya merasa tak puas dengan hasil yang paparkan oleh Pemkot Samarinda. Pasalnya tahun lalu ia mencatat ada sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang nilainya membengkak di akhir tahun. “Nilainya sampai Rp 645 miliar loh, kami baru tahu di akhir,” ungkapnya yang juga menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) Kota Samarinda.
Belum lagi buku APBD yang harusnya bisa diberikan kepada DPRD Samarinda. Namun justru Angkasa mengaku mendapat buku tebal itu setelah satu tahun anggaran berlalu. “Kalau alasannya karena Covid-19, harusnya tidak ada Silpa sebesar itu,” jelasnya.
Di masa pemerintahan Wali Kota Andi Harun dan Wakil Wali Kota Rusmadi, politikus PDIP ini meminta agar kinerja Pemkot Samarinda lebih terbuka lagi dengan dewan. Sehingga pihaknya mampu menjalankan fungsi mereka dalam hal pengawasan dan budgeting. “Kalau tidak terbuka, patut dipertanyakan sebenarnya ada apa,” pungkasnya. (hun/beb)
