SAMARINDA. Masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Aktivis Masyarakat Berau melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPD Golkar Kaltim pada Rabu (30/6/2021) siang.
Dalam aksi tersebut massa yang berjumlah sekitar 60 orang itu terus menyuarakan keinginannya agar Makmur HAPK yang kini menjabat Ketua DPRD Kaltim, tidak diganti oleh Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudi Mas’ud.
Pihaknya pun mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan karena suara Makmur jauh lebih besar dari pada penggantinya Hasanuddin Mas’ud.
Namun dalam aksi tersebut rupanya tidak berjalan damai seperti kesepakatan awal. Massa yang terprovokasi kemudian ricuh dengan pembela yang ada di Kantor DPD Golkar.
Kericuhan pun akhirnya bisa diredam oleh aparat kepolisian yang berjaga di lokasi tersebut. Dikabarkan pula sejumlah massa ada yang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit.
“Teman aksi kami ada yang cedera dan adanya pengerusakan. Ini mencederai demokrasi di Kaltim. Kami dipukul. Kami dipancing emosi sejak awal. Ini akan kami sampaikan laporan,” ujar, Koordinator Aksi, Jourgras, kepada awak media.
Dirinya pun mengatakan akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan dan terus membela Makmur HAPK yang dalam hal ini akan dilengserkan ketua DPD Kaltim, Rudi Mas’ud.
Sementara itu, pihak Golkar Kaltim, dalam hal ini diwakili Koordinator Lapangan , Arif Rahman Hakim menyampaikan, bahwa pihaknya akan berkoordinasi terkait aksi demo yang berjalan ricuh ini.
Dirinya mengatakan memang masalah ini adalah internal partai Golkar. Sehingga kesepakatan awal hanya aksi 5 sampai 10 menit. Namun dalam aksinya massa malah berjalan lebih lama dan tidak kondusif.
“Saya tidak mampu mengendalikan kondisi di lapangan. Kita sudah menjaga agar suasana Covid-19 ini kita jaga. Bahkan aktivitas partai di dalam terganggu juga dengan aksi ini,” ungkapnya.
Namun kehebohan yang terjadi di kantor DPD Golkar tersebut tidak hanya soal aksi demo. Melainkan juga karena datangnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didampingi Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Adapun dari keterangan yang didapat media ini, kedatangan lembaga itu untuk mempertanyakan soal aset Pemkot yang saat ini dipakai oleh DPD Golkar Kaltim. Bahkan ada isu yang beredar kantor kuning ini akan disegel oleh KPK. (mrf/beb)
