SANGATTA. Pemerintah Kutai Timur (Kutim) berencana akan melakukan validasi ulang data kemiskinan secara berkala. Hal itu dilakukan dengan harapan di masa mendatang tidak ada lagi perbedaan antara data yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Demikian dikatakan Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang.
“Kita berencana melakukan validasi berkala data warga miskin, agar tidak ada perbedaan data pusat dan daerah,” jelas Kasmidi.
Selain itu, pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah program-program kesejahteraan masyarakat yang selama telah dijalankan Pemerintah sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran atau tidak. “Jadi validasi ini juga gunanya untuk melihat kelayakan apakah benar-benar miskin atau tidak. Pastikan masyarakat tidak mau jika ditempel stiker masyarakat miskin,” kata Kasmidi Bulang.
Dijelaskannya, melalui verifikasi dan validasi data itu, maka pada masa mendatang Pemerintah Kutai Timur hanya akan memiliki satu data kemiskinan, yang akan dipergunakan oleh pemerintah maupun organisasi di luar pemerintah.
“Kalau kita sudah memiliki satu data kemiskinan yang valid, ke depan setiap perusahaan akan kita berikan list bahwa di ring satu perusahaan ada orang miskin atas nama ini, alamatnya di sini tolong dibantu,” jelasnya
Dicontohkan, salah satu kriteria kemiskinan misalnya belum bekerja dan ketika ada perusahaan membuka lowongan pekerjaan, maka perusahaan tersebut wajib memprioritaskan menerima warga miskin yang berada di ring satu perusahaan.
“Bisa saja nanti ketika perusahaan membuka lowongan pekerjaan wajib diterima dahulu adalah orang miskin. Karena ia berhitung KK bukan jiwa,” katanya.
Karena itu, menurut Kasmidi Bulang dalam waktu dekat ini pihaknya akan mulai memvalidasi ulang data kemiskinan yang ada di Kutim, terutama data dari Dinas Sosial. “Saya sudah sampaikan ke BPS, bisa nga data dari dinas Sosial kita jadikan acuan sementara sembari menunggu data BPS kutim. Jawabnya boleh pak, artinya BPS dengan kita juga sudah singkron satu data. Nanti itulah hasilnya akan kita sampaikan sama-sama. Ketika pemerintah ditanya berapa jumlah penduduk miskin ini datanya, begitu juga dengan BPS ketika ia menyampaikan data ke pemerintah pusat,” katanya. (adv/jn/beb)
