KUTAI TIMUR. Mimpi Gubernur Kaltim 2008-2018 Awang Faroek Ishak di Maloy, Kutai Timur (Kutim), belum bisa menjadi kenyataan. Berganti kepemimpinan ke Isran Noor juga tak mampu berbuat banyak “menyelematkan” megaproyek ini.
Ya, progres pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) berjalan lambat. Hal itu berdasarkan hasil penilaian dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK). Beberapa rekomendasi diberikan DN KEK. Salah satunya diberikan waktu melakukan perbaikan manajemen dan menghadirkan investor selama enam bulan hingga satu tahun.
“Dilakukan pencabutan status KEK dari KEK MBTK, apabila tidak ada manajemen atau mampu menghadirkan investor,” ungkap Direktur Perusda MBS Kaltim, Aji Muhammad Abidharta, Minggu (19/12) kemarin.
Aji menyebut, selama melakukan upaya menghadirkan investor ke MBTK, akan dilakukan pendampingan oleh Kementerian Investasi. Diakuinya KEK MBTK tidak luput dari segudang permasalahan.
“Permasalahan teknisnya, belum ada peta master plan berbasis geospasial,” ungkapnya.
Jaringan distribusi air hingga tangki persediaan bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi permasalahan teknis lainnya. Saat ini, pihak pengelola MBTK tengah berupaya mengubah analisis dampak lingkungan (Amdal) dari pelabuhan CPO ke Pelabuhan Multipurpose. “Jaringan distribusi air juga jadi masalah teknis,” tegasnya.
Plt Dirut PT KEK MBTK, Muhammad Ade Himawan menyebut, pencarian investor sudah dilakukan. Seperti penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KEK MBTK dengan PT Palma Serasi Internasional.
“Usai MoU, kami segera bisa melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Palma Serasi Internasional,” terangnya.
Selanjutnya, usai dilakukan penandatanganan PKS pembangunan tangki timbun bisa mulai dikerjakan. “Setelah PKS pembangunan tangki timbun segera dilaksanakan,” bebernya.
Pihak PT KEK MBTK juga berharap kawasan ekonomi khusus ini bisa mendapat dukungan beroperasinya MBTK oleh pihak Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim.
Isran Noor menyebut untuk mempercepat masuknya para investor ke MBTK, dirinya meminta Perusda MBS melakukan terobosan dan inovasi dalam promosi KEK MBTK.
“Jadi saran saya, secepatnya Perusda MBS melakukan terobosan dan inovasi didalam mempromosikan KEK MBTK,” tegasnya.
Terkait permasalahan teknis di MBTK, secara perlahan akan diselesaikan. “Dari penjelasan perkembangan KEK MBTK, bagus-bagus saja, permasalahannya jelas serta solusi,” tuturnya.
“Menghadapi permasalahan penalti juga sudah dilakukan, dengan mengambil alih saham Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis (PJIT), termasuk sudah ada langkah untuk menghindari satu tahun batas waktu melalui kerja sama dengan PT Palma Serasi Internasional,” katanya.
Diketahui, KEK Maloy saat ini ditangani badan usaha pembangunan dan pengelola PT Maloy Batuta Trans Kalimantan, PT Melati Bhakti Saktya (MBS). KEK Maloy berdiri di atas lahan sekitar 523,7 hektare.
Kegiatan industri di kawasan ini terdiri dari pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan kayu, logistik, dan industri energi. Dengan infrastruktur pendukung pelabuhan multifungsi yang memiliki kedalaman 18-22 meter dan berjarak sekitar 23 kilometer dari pusat KEK MBTK. Kawasan ini diapit Bandara Tanjung Bara milik PT Kilang Kaltim Continental (KKC) yang jaraknya sekira 108 kilometer dari KEK MBTK. Serta Bandara APT Pranoto di Samarinda dengan jarak sekira 276 kilometer.
Meski memiliki pelabuhan yang cukup dalam, fasilitas tersebut belum beroperasi karena tertunda akibat commissioning test. Sementara jarak tempuh dari KEK MBTK ke bandara sipil terlalu jauh, lebih dari 200 kilometer. Selain itu, jalan akses nasional di Simpang Perdau berkualitas rendah. Investasi kian terhambat karena belum ada kejelasan terkait harga sewa tanah. (mrf/nha)
