SAMARINDA KOTA. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim mengakui telah bertemu pihak Komisi IV DPRD Kaltim untuk membahas progres sejumlah program. Kepala Disdikbud Kaltim, Muhammad Kurniawan mengatakan, terkait implementasi program kerja pada APBD murni tahun 2022 ini, yang terserap memang baru 36 persen saja.
“Di data sekitar 36 persen. Namun, ini masih berjalan. Ini kan juga masih ada progres kegiatan yang baru ditandatangani kontrak,” ucapnya kepada awak media.
Menurutnya, banyak kendala sehingga serapan anggaran itu hanya 36 persen saja. Salah satu ialah proses lelang yang terlambat.
Terkendala di proses pelelangan menjadi salah satu penghambat pelaksanaan program kerja. Pihaknya sendiri akan segera mengevaluasi terkait hal tersebut.
“Karena semuanya di Kaltim harus masuk melalui Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan). Kedepan akan kami lakukan evaluasi lagi. Jadi kita nanti akan ada evaluasi. Dengan target setinggi-tingginya,” terangnya.
Menyinggung kemajuan progres dari kegiatan-kegiatan yang ada dan persiapan untuk anggaran perubahan tahun 2022, pihaknya menekankan pada program peningkatan kompetensi guru, anak didik, dan sarana prasana (sapras) pendidikan.
“Program yang ditekankan dalam hal peningkatan kompetensi guru, anak didik dan sapras di Disdikbud Kaltim,” tegasnya.
Implementasi penyerahan beasiswa juga turut disampaikan Kurniawan, seluruh anggaran yang ada di APBD murni 2022 telah tuntas diberikan.
“Beasiswa sudah 100 persen selesai kami serahkan. Tinggal nanti jika ada dana tambahan di APBD perubahan akan kami lakukan verifikasi lagi,” katanya.
Menyikapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi mengatakan, ada beberapa laporan yang disampaikan Disdikbud Kaltim perihal program kerja APBD murni tahun 2022. Dia menilai beberapa kegiatan berprogres cukup lambat dengan penyerapan hanya sekitar 36 persen.
“Seperti beasiswa, Alhamdulillah sudah mulai selesai dan hanya kegiatan-kegiatan yang fisik dan nonfisik saja yang mereka sampaikan. Ada juga kontraknya yang baru dimulai bulan Juli dan Agustus, kan baru saja, jadi kita pahami,” ungkapnya.
Komisi IV meminta agar secepatnya program fisik maupun nonfisik tersebut dapat diselesaikan. Tentunya, ini memberikan pesan dan peringatan kepada penyedia barang dan jasa termasuk kontraktor guna menyelesaikan kegiatan yang ada.
“Apalagi sebentar lagi kegiatan APBD perubahan sudah mulai jalan, otomatis bakal tertumpuk. Kita harapkan ini bisa selesai semua dan tidak terjadi Silpa di TA 2022,” bebernya.
Terkait program beasiswa, Reza menyoroti, tahap II yang harus diselesaikan oleh Disdikbud Kaltim. Sedangkan untuk tahap I beasiswa telah rampung direalisasikan.
“Kami (Komisi IV) akan memanggil badan pengelola beasiswa untuk mengadakan audiensi agar bisa jelas teknisnya,” pungkasnya. (mrf/nha)
