*SAMARINDA. Pengendalian inflasi kini menjadi perbincangan antar pemerintah daerah. Akibat tren inflasi yang meningkat jelang akhir tahun ini. Terlebih semenjak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dikhawatirkan dapat memacu lajunya inflasi saat ini. Seperti diketahui pada Agustus lalu inflasi nasional sudah mencapai 4,69 persen.
Namun belum lama ini Pemerintah Pusat meminta kepada setiap pemerintah daerah untuk ikut terjun dalam pengendalian inflasi. Dengan mempertahankan daya beli masyarakat, melalui pemberian bantuan sosial (bansos) yang diambil dari dua persen dana transfer umum (DTU) pemerintah pusat.
Sejak pekan lalu Pemkot Samarinda sudah membuat Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP), acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Samarinda, Sugiyono. Menurutnya upaya itu sudah seharusnya dilakukan, untuk menekan inflasi daerah.
“Apalagi ada bonus dari Pemerintah Pusat yang berhasil menurunkan inflasi di daerahnya, akan mendapat Rp 10 miliar yang berbentuk DID (Dana Insentif Daerah), sehingga kita mendorong agar pemerintah kota berupaya mendapatkan itu,” ujar Sugiyono.
Sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga, di tengah kekhawatiran atas barang pangan yang bisa melonjak akibat kenaikan BBM. Namun ia menilai sejauh ini Pemkot Samarinda sudah berupaya agar menstabilkan harga pasar, dengan membuka bebaya mart juga dilauching pada pekan lalu. Belum lagi anggaran yang disisihkan dari DTU, mencapai Rp 16,5 miliar dianggapnya sudah cukup untuk memelihara daya beli masyarakat.
“Seperti yang saya amati saat ini harga pangan masih stabil dan normal saja, contohnya harga telur yang sempat dikabarkan naik, sekarang normal. Paling tinggi harga di Pasar Merdeka. Artinya menunjukkan bahwa dari sisi ketersediakan sebenarnya aman saja, tinggal memelihara agar daya beli masyarakat tidak turun,” pungkasnya. (adv/hun/nha)
