SAMARINDA. Setiap tahunnya DPRD Kota Samarinda juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai menggunakan APBD. Tak lama lagi APBD murni 2023 akan segera disahkan. Sejumlah usulan pun mulai dirangkum, melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Atas hal ini Komisi IV DPRD Samarinda pun menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, terkait dengan usulan anggaran prioritas tahun 2023. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (31/10).
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti memang ada beberapa program Disdikbud Samarinda yang menjadi perhatian dirinya dalam hearing kemarin. Salah satunya persoalan pemberian insentif terhadap guru dan Pusat Layanan Autis (PLA).
Untuk diketahui setidaknya ada 120 sekolah inklusi yang melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hanya saja pemberian gaji kepada guru-guru di sekolah tersebut masih bersifat sukarela dari sekolah. Sehingga inilah yang menjadi pemikiran Puji, bahwa guru-guru tersebut perlu mendapat perhatian.
“Karena mereka harus menambah kompetensinya, sebagai guru pendamping untuk anak-anak ABK,” ungkap Puji.
Politisi Partai Demokrat mengakui hal ini patut diperjuangkan melalui Disdikbud Kota Samarinda. Sehingga ke depannya, bisa menambah tenaga kependidikan yang mau mengajar khusus di sekolah inklusi.
“Karena tidak semua orang loh mau mengajar ABK, itu sebabnya insentif mereka juga patut dipertimbangkan bukan sekadar suka rela dari sekolah,” pungkas Puji. (adv/hun/nha)
