KARANG ASAM. Pengakuan Ismail Bolong dalam video 2 menit yang viral akhir pekan lalu berbuntut panjang. Meski mantan anggota Polri itu telah membuat video klarifikasi, namun bola panas terus bergelinding.
Entah disengaja atau memang kebetulan, di saat kemunculan video viral itu, secara bersamaan muncul pula diagram berbentuk file PDF berisi diagram aliran uang koordinasi penambang ilegal.
Jelas saja diagram itu sangat berkaitan dengan pengakuan Ismail Bolong. Dalam waktu bersamaan file PDF berisi diagram itu beredar luas di berbagai jejaring aplikasi pesan dan media sosial (medsos).
Diagram berlogo Divisi Propam dan Paminal Polri. Dibingkai dengan logo Presisi. Beredar sejak Sabtu (5/11) atau tepat setelah video viral pengakuan Ismail Bolong yang menyetorkan uang koordinasi Rp 6 miliar kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto dan kepada pejabat utama (PJU) Polres Bontang sebesar Rp 200 juta.
Sejumlah nama penambang ilegal disebut di dalam diagram itu. Nama-nama yang beredar sebenarnya tidak begitu asing di telinga warga Samarinda.
beberapa di antaranya memang dikenal sebagai pengusaha batu bara.
Sementara itu, sejumlah pejabat kepolisian yang menerima aliran dana koordinasi tersebut juga disebutkan.
Sangat jelas berapa besaran uang yang diterima oleh masing-masing perwira tinggi hingga perwira menengah.
Tidak hanya kepada Kabareskrim dan perwira di Polres Bontang, pada lembar diagram kedua diketahui aliran uang koordinasi disebutkan juga diterima Irjen HR, mantan Kapolda Kaltim 2020-2021 dan Brigjend H, Wakapolda kala itu, serta sejumlah pejabat Polda Kaltim lainnya.
Perwira tinggi (pati) dan pamen di Polda Kaltim itu disebut menerima aliran uang koordinasi dengan total Rp 30 miliar yang disetorkan sebanyak 3 kali sejak Oktober 2020 hingga Desember 2021.
Puluhan miliar uang koordinasi penambangan batu bara ilegal disebutkan bersumber dari sejumlah pengusaha atau pemodal tambang ilegal yang berjumlah 14 orang termasuk Ismail Bolong.
Uang yang belum diketahui pasti maksud dan tujuannya itu selanjutnya disetorkan kepada dua pejabat di Dirreskrimsus Polda Kaltim Kombes B dan Kombes L.
Selanjutnya Kombes B dan Kombes L menyalurkan kepada kapolda dan wakapolda serta seluruh pejabat yang berpengaruh termasuk ketiga Polres, yakni Polres Kutai Kartanegara (Kukar), Polres Paser, dan Polresta Samarinda. Polres Samarinda merupakan tempat Ismail Bolong masih berdinas aktif sebagai anggota Polri kala itu.
Ketiga Polres itu disebutkan mendapat bagian 6 persen atau sekitar Rp 600 juta dari aliran uang koordinasi yang diberikan para penambang ilegal.
Beredarnya diagram ini menyerupai diagram yang menjelaskan jaringan bisnis judi yang dibekingi mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Ferdy Sambo, yang kini menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana.
Namun terkait dengan beredarnya diagram tersebut, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli yang dikonfirmasi Senin (7/11) kemarin, mengaku tidak mengetahuinya.
“Saya tidak tahu itu (diagram, Red) dari mana. Saya tidak tahu. Kami kan tidak tahu,” kata Ary, sembari terus berjalan menuju masjid di halaman Polresta Samarinda untuk melaksanakan salat Ashar.
Disinggung tujuannya ke Polda Kaltim apakah terkait video viral Ismail Bolong, perwira melati tiga itu dengan tegas mengatakan tidak ada kaitannya.
“Tadi (kemarin pagi) di Polda pembahasan audit kinerja tahap dua,” ujar Ary.
Ditanya mengenai sejak kapan Ismail Bolong berdinas dan seperti apa selama melaksanakan dinas, Ary dengan tegas mengatakan dirinya kurang mengetahuinya.
“Tapi kalau ditanya berhenti dari kapan saya tahu. Disetujui April lalu. Saya bertemu dia (Ismail Bolong) cuma satu bulan saja, dan yang saya lihat kinerjanya bagu-bagus saja,” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah terkait diagram yang juga sempat diupload Aksi Kamisan Kaltim pada story Istagramnya, Koordinator Pokja 30 Kaltim, Buyung Marajo menyatakan juga belum mengetahui adanya diagram aliran uang koordinasi tambang ilegal tersebut.
“Namun apapun bahasanya, Ismail Bolong bukan pelaku tunggal. Artinya dalam tahun sebelum dia resmi mengundurkan diri sebagai anggota Polri ditengarai dana atau keuntungan dari tambang ilegal tersebut bisa kemana saja.
Ini menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap anggota Polri yang menjalankan bisnis haramnya. Makanya tambang ilegal sangat sulit ditindak,” papar Buyung.
Buyung pun menyampaikan yang harusnya dilakukan kepolisian dalam kasus viralnya video pengakuan Ismail Bolong, yakni mendalami isi dan kebenaran video pertama, kedua menanggapi diagram tersebut apakah ada keterkaitan atau tidak.
“Kalau pun itu dianggap tidak benar artinya Ismail Bolong sudah menyebarkan berita yang tidak benar. Karena dari video terakhir hanya klarifikasi pada tidak benarnya suap kepada Reskrim Polri,” jelas Buyung.
Selain itu, Buyung juga mempertanyakan tindakan Polda Kaltim dalam melaksanakan instruksi dari Kapolri terkait menindak tambang ilegal dan menghukum anggotanya jika terbukti menjadi beking tambang ilegal.
“Tarikan penyataan itu menjadi pas dalam konteks di Kalimantan Timur dalam situasi saat ini yang marak tambang batu bara ilegal.
Kalau mau ditarik sedikit lebih jauh lagi ini adalah akibat dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba dimana daerah tidak punya kuasa lagi untuk melakukan pengawasan dan evaluasinya,” katanya.
Ismail Bolong, bekas anggota Polresta Samarinda membuat heboh seantero negeri lewat video pengakuannya sebagai pemain tambang ilegal.
Video itu pertama kali beredar pada Sabtu (5/11) pukul 01.00 Wita dini hari, melalui salah satu akun di YouTube. Untuk memuluskan bisnis hitamnya, Ismail mengaku menyetor uang tunai hingga miliaran rupiah yang diantarkannya sendiri kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Agus Andrianto.
Belum genap 24 jam video itu beredar dan menjadi viral, video kedua yang berisi klarifikasi dan bantahan Ismail Bolong juga muncul di permukaan.
Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini kepada Ismail Bolong tidak berhasil. Dihubungi via nomor telepon yang biasa digunakannya juga tidak tersambung.
Pun saat media menyambangi salah satu kediaman Ismail Bolong di bilangan Sambutan, juga tidak berhasil. Ismail Bolong sempat terlihat saat menghadiri pernikahan putri dari kerabatnya di kawasan Jalan Rajawali Dalam, Sungai Pinang pada Kamis (3/11) lalu atau dua sebelum video itu beredar.
Pengakuan Ismail Bolong ini tidak hanya terlanjur membuat kehebohan.
Video tersebut bahkan menimbulkan banyak spekulasi. Salah satunya isu “perang bintang” di lingkungan Mabes Polri. Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD. Kata Menko, isu perselisihan antarpejabat tinggi di kepolisian harus diatasi.
Dari informasi yang diperoleh, video itu dibuat sekitar Februari 2022. Dua bulan setelah itu, Ismail Bolong mengajukan pemunduran diri sebagai anggota Polri.
Pensiun dini Ismail Bolong terkonfirmasi melalui surat Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Polri Nomor kep/308/IV/2022 yang ditandatangani Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto pada 29 April 2022.
Namun baru per 1 Juli 2022, Ismail Bolong yang terakhir berpangkat Aiptu akhirnya dinyatakan pensiun. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan Komjen Agus dan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo.
Sebagai tambahan, saat ini Ismail Bolong tercatat sebagai Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kaltim dan Ketua Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB) Kaltim.
Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli mengatakan, jika Ismail saat ini bukan lagi anggota Polri di Polresta Samarinda. Ismail Bolong sudah mengajukan pensiun dini. Sebelum mengajukan pensiun dini. Ismail Bolong aktif berdinas di Satuan Intelkam Polresta Samarinda, dengan pangkat terkahir Ajun Inspektur Satu (Aiptu). (oke/nha)
