SAMARINDA. Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim menggelar rapat koordinasi (Rakor) Penyiapan Bahan Kebijakan tentang Indikator Kinerja Bidang Kesehatan di Provinsi Kaltim Tahun 2022. Rakor tersebut dilaksanakan bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim dengan mengundang perangkat daerah dan lembaga terkait.
Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Andi Muhammad Ishak mengatakan, rakor penyiapan bahan kebijakan tentang indikator kinerja bidang kesehatan ini dilakukan untuk memfasilitasi OPD pengampu dan pendukung. Rakor tersebut membahas pelaksanaan maupun persoalan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja bidang kesehatan.
“Sekaligus kita membantu mencari solusi dari persoalan yang ada. Yakni dengan melibatkan sektor dan lintas program di Pemprov Kaltim,” kata Andi M. Ishak saat membuka pelaksanaan rakor di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (28/11).
Dari hasil monitoring dan evaluasi kebijakan, Andi menilai indikator kinerja utama dalam bidang kesehatan sebagian besar sudah berjalan dengan baik atau on the track. Namun, tetap perlu ada penguatan dan penajaman dengan berkoordinasi dengan sektor terkait.
“Beberapa indikator sudah cukup baik. Misalnya usia harapan hidup yang cukup tinggi di Kaltim. Tapi beberapa kinerja lain, butuh perhatian. Misalnya terkait pendistribusian tenaga kesehatan, sarana pra sarana kesehatan dan akreditasi Puskesmas,” jelas Andi.
Turut hadir secara virtual dalam Rakor tersebut, Arifin E. Hutagalung, Koordinator Subtansi Kesehatan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Dalam kesempatan tersebut Arifin menyampaikan materi terkait pengendalian dan pengawasan indikator kinerja kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kaltim, dr. Jaya Mualimin juga hadir memaparkan pencapaian target kinerja bidang kesehatan.
Hadir membersamai giat ini, TGUP3 Kaltim yang membidangi kesehatan, BPJS Kesehatan dan lembaga maupun PD terkait. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim turut hadir diwakili oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan (IKP), Irene Yuriantini. (KRV/pt/ara/nha)
