SAMARINDA KOTA. Pelaksanaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahunnya menjadi bahan evaluasi Komisi IV DPRD Samarinda. Terutama dari jalur zonasi yang banyak mendapat masukan dari masyarakat. Pasalnya pembangunan sekolah di setiap wilayah masih belum merata, terutama untuk gedung SMP. Sehingga ada saja masyarakat yang mengeluhkan daya tampung sekolah yang terbatas.
Hal ini pun menjadi masukan dari Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. Setiap tahunnya diketahui anggaran pendidikan di APBD wajib menyentuh 20 persen. Meski demikian, tidak semua bisa diusulkan menggunakan anggaran daerah saja. Sedangkan untuk urusan pendidikan, Pemkot Samarinda tidak hanya berkewajiban membangun sekolah dan pemenuhan sarana prasana. Namun juga harus memikirkan insentif guru yang jumlahnya mencapai ribuan, di luar dari anggaran 20 persen tersebut.
“Karena membutuhkan anggaran besar untuk membangun gedung baru, kami berharap bantuan keuangan dari luar bisa meng-cover pembangunan itu,” ujarnya. Seperti melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang setiap tahunnya diberikan Pemkot Samarinda. Sehingga Politikus Partai Gerindra ini mendorong agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, bisa melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Khususnya dalam melakukan usulan pembangunan sekolah, untuk menunjang terselenggarannya PPDB.
“Sampai saat ini ada saja masyarakat menyampaikan masukan, bahwa anaknya sulit masuk zonasi karena kuota terbatas, sementara di wilayahnya tidak ada sekolah,” jelasnya. Atas permasalahan tersebut, ia bersama anggota Komisi IV lainnya mengharapkan, tahun depan ada pembangunan sekolah baru di Kota Samarinda. Terutama di kawasan pinggiran yang juga membutuhkan pemenuhan fasilitas lainnya dalam menunjang PPDB. “Setiap tahun perlu membangun sekolah baru, paling tidak satu sekolah bisa Rp 1 miliar sehingga perlu diusulkan lagi menggunakan bantuan keuangan di luar APBD,” pungkasnya. (hun/nha)
