KEMBALI Presiden Joko Widodo menghadiri seremoni penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12). Sebanyak 1.552.000 sertifikat dibagikan di 34 provinsi. Baik diterima langsung yang hadir di istana maupun yang hadir di provinsi masing-masing.
Penyerahan sertifikat yang diikuti secara virtual dari 34 provinsi tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan rasa senang dan meminta penerima sertifikat untuk mengangkat tinggi-tinggi sertifikatnya secara serentak.
“Siang ini saya senang, karena 1.552 juta sertifikat dibagikan hari ini. Saya minta yang sudah menerima sertifikatnya agar diangkat tinggi-tinggi baik yang di istana maupun yang hadir secara virtual. Sertifikatnya diangkat biar kelihatan bahwa memang sudah diterima betul,” ucapnya.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa sertifikat tanah penting dimiliki setiap pemilik tanah karena merupakan tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Karena di dalam sertifikat tanah sudah tertulis nama pemilik beserta luas lahan yang dimiliki.
Ia mendorong masyarakat untuk menggunakan sertifikat tanah yang telah diterima secara bijak. Apabila masyarakat ingin menggunakan sertifikat tersebut untuk pinjaman ke bank, tetapi disarankan uang pinjaman tersebut nantinya digunakan untuk menambah modal usaha.
“Gunakan secara bijak sertifikatnya, silakan apabila masyarakat ingin menggunakan sertifikat tersebut untuk pinjaman ke bank, tetapi disarankan uang pinjaman tersebut nantinya digunakan untuk menambah modal usaha dan harus dihitung betul-betul apakah bisa membayar cicilannya,” harap Presiden.
Dikatakannya, permasalahan sertifikat tanah menjadi perhatian karena masih adanya sengketa tanah di daerah baik antara warga dengan warga, warga dengan pemerintah, maupun warga dengan perusahaan swasta. Permasalahan ini, menurut Presiden, tidak dapat terselesaikan karena tidak adanya sertifikat tanah tersebut.
“Itulah mengapa saya minta Menteri ATR/BPN menyelesaikan ini. Kurang lebih 2-3 tahun lagi Insya Allah rampung semua dan semua masyarakat sudah pegang hak miliknya. Inilah pekerjaan besar, sisanya harus dikejar,” lanjutnya.
Senada, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto dalam laporannya mengatakan bahwa pembagian sertifikat tanah adalah bagian dari stimulus untuk meningkatkan perekonomian rakyat seiring dengan menurunnya COVID-19.
Dari 1.552.450 sertifikat, terdiri dari 1.423. 750 program PTSL dan 119.699 redistribusi tanah masyarakat. “Sebagai upaya penyelesaian sertifikat tanah, BPN menyarankan kepada kabupaten/ kota untuk membebaskan BPHTB, dimana telah ada sebagian yang telah melaksanakannya,” jelas Hadi Tjanjanto.
KALTIM BAGIKAN 510 SERTIFIKAT
Kakanwil BPN Kaltim, Asnaedi menyebutkan, untuk Kaltim diserahkan 510 sertifikat. 300 milik warga Samarinda, 150 Kukar, 50 Balikpapan, dan 10 Kutai Timur. Setelah penyerahan secara simbolis ini, maka selanjutnya kantor BPN kabupaten/kota akan melakukan penyerahan secara massif untuk sertifikat yang sudah selesai.
“Untuk penyerahan secara simbolis oleh Pak Presiden ini, kita ambil yang terdekat saja untuk mempermudah mobilisasi. Karena waktunya yang sangat terbatas untuk persiapan, jadi kita ambil yang dekat saja,” tuturnya.
Ia merincikan, untuk Kaltim-Kaltara tahun ini sudah selesai 123.920 sertifikat atau sekitar 98 persen dari target yakni 125.436.
Tahun 2023 target Kanwil BPN Kaltim sekitar 160 ribu untuk sertifikatnya, tapi untuk pengukuran tanah lebih dari itu.
“Harapan kita dengan begini memunculkan kesadaran kepada masyarakat yang belum mendaftaarkan tanahnya supaya cepat mendaftarkan. Dan pemerintah daerah memberikan support kepada BPN, terutama seperti yang disampaikan Pak Menteri terkait BPHTB. Karena ini menjadi salah satu penyebab animo masyarakat jadi berkurang karena adanya BPHTB. Di Kaltim baru ada satu yang membebaskan BPHTB, yakni Kukar,” jelasnya. (adv/lin/beb)
