SUNGAI DAMA. Beda pemimpin, beda pula caranya untuk mengentaskan permasalahan kota. Wali Kota Samarinda sebelumnya, Syaharie Jaang, memilih untuk membangun flyover untuk memecah kemacetan di persimpangan Air Hitam. Setelah estafet kemimpinan Wali Kota Samarinda di tangan Andi Harun, politikus Partai Gerindra ini pun memiliki ide tersendiri dalam memecah kemacetan. Namun titiknya di Sungai Dama yang terkenal krodit dan rawan kecelakan.
Mendengar namanya saja, membuat banyak orang beranggapan bahwa pembanguna terowongan akan memakan anggaran yang fantastis. Dibandingkan dengan flyover Air Hitam yang menelan APBD Kota Samarinda sebesar Rp 127 miliar, berdasarkan perencanaan anggaran yang disiapkan untuk pembangunan terowongan sebesar Rp 401 miliar, dengan skema pembiayaan Multi Years Contract (MYC). Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan bahwa pihaknya tak asal mengambil langkah untuk membangunan mega proyek ini.
Pasalnya setelah dihitung-hitung dengan beberapa alternatif lain, ternyata pembangunan terowongan diyakini sebagai pembangunan infrastruktur yang paling irit, untuk mengurangi kemacetan Sungai Dama. Pembangunannya berada di Jalan Sultan Alimuddin yang tembus menuju Jalan Kakap. Orang nomor satu di Samarinda itu membeberkan untuk alternatif pertama, sebelumnya ada rencana untuk pelebaran jalan dua kali lipat dari luasan jalan lalu lintas saat ini. Namun setelah dikalkulasikan, justru membutuhkan anggaran besar.
“Karena harus melakukan pembebasan terhadap sejumlah bangunan dan kegiatan di sana,” ujarnya. Kedua ada juga rencana untuk membangun jalan layang, namun setelah kaji membutuhkan pembangunan tiang di tengah-tengah jalan, sehingga mempersempit jalur lalu lintas karena memotong median jalan. Setelah dilakukan perhitungan awal, muncul kebutuhan anggaran mencapai Rp 750 miliar. “Akhirnya muncullah alternatif pembangunan terowongan yang membutuhkan biaya Rp 450-500 miliar.
Selain itu permasalahan sosialnya relatif kecil,” ungkapnya. Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini memastikan tahun ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, segera melakukan pembangunan secara fisik. Memang prosesnya tidak mudah, karena pihaknya juga harus membebaskan lahan masyarakat, di Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap. “Perkiraan akan berjalan 18 bulan, insya Allah rencananya minggu depan ground breaking mohon doanya masyarakat Kota Samarinda,” tegasnya.
Menambahkan Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda Desy Damayanti mengatakan pihaknya memang masih memiliki PR untuk pembebasan lahan. Sebab urusan lahan ini memang sering bermasalah sekalipun akhirnya bisa diselesaikan dengan dana kerohiman. Namun persoalannya sebagian warga juga memiliki alas hukum yang kuat berupa sertifikat tanah. “Sosialisasi sudah dilakukan dari bidang pertanahan, prosesnya memang panjang karena memang ini tidak mudah,” ungkapnya.
Terlebih saat ini proyeknya fisiknya sudah masuk dalam situs lelang LPSE Samarinda dan telah mendapatkan pemenangnya. Sehingga dari Dinas PUPR Kota harus mengkebut dari sisi penyelesaian sosialnya “Ya memang akan kami kerjakan secara bertahap, karena sistemnyakan juga MYC, jadi dikerjakannya juga secara bertahap,” pungkasnya. (hun/nha)
