SUNGAI DAMA. Untuk mengurai kemacetan di Sungai Dama, Pemkot Samarinda sudah bersepakat untuk membangun terowongan yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin-Kakap. Usulan ini sudah dikemukakan sejak 2021 lalu, namun hingga pergantian tahun 2022 belum terlihat bentuk fisiknya. Memang untuk membangun terowongan tersebut, menggunakan skema Multi Years Contract (MYC), sedangkan masa pemerintahan Wali Kota Samarinda Andi Harun tinggal dua tahun lagi.
Salah satu hambatannya adalah pembebasan lahan warga, lantaran sebagian besar memiliki alas hak hukum yang kuat dalam kepemilikan tanah. Menyikapi ini Anggota Komisi III DPRD Samarinda Guntur mengaku, keputusan membangun terowongan memang telah disetujui oleh seluruh anggota legislatif. Namun melihat progressnya yang seakan berjalan di tempat, membuat Komisi III tak henti-hentinya berkomunikasi untuk mendorong agar terowongan dikerjakan sesuai target yang ditentukan.
“Kami pun di komisi III agak bingung dengan masalah MYC ini, kenapa bisa lama, karena kami lihat persiapannya sudah baik jauh-jauh hari,” ungkapnya. Sebab dalam beberapa kali pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, mereka mengaku tidak ada permasalahan. Sehingga dari Komisi III beranggapan, dalam pembangunan terowongan seharusnya bisa berjalan sesuai waktu yang ditentukan.
“Memang yang menjadi PR saat ini masih ada beberapa lokasi yang belum dibebaskan, mungkin kendalanya di situ,” jelasnya.
Memang jika melihat fungsinya Politikus Partai Demokrat ini mengaku, pembangunan terowongan ini bisa menjadi andalan untuk mengurai kemacetan Sungai Dama. Hanya saja memang yang perlu diperhatikan adalah permasalahan sosial yang harus segera dituntaskan, untuk memuluskan pembangunan fisiknya. “Karena sejak Mahkota II dibuka, Sungai Dama pasti macet, sehingga Pak Wali pasti sudah mengkaji sehingga harus membangun terowongan. Dalam waktu dekat kami akan hearing lagi dengan PUPR,” pungkas Guntur. (hun/nha)
