AREA Manager Communication & CSR Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra menyebut bahwa jika kawasan Depo Pertamina di Cendana direlokasi, tentu perlu waktu yang tidak sebentar. Termasuk biayanya. “Takutnya ketika tidak ada wadah penampungan, maka bisa mengakibatkan kelangkaan BBM.
Ini tentu bakal terjadi gejolak di masyarakat,” ucapnya kepada Sapos, Minggu (5/3) kemarin. Arya menyebut, Depo di Cendana dibangun pada 1949 silam. Sehingga pemindahan ini harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat. Agar ada kelancaran distribusi BBM.
“Kalau dipindah pun, tidak cukup 2-3 tahun bisa dipindah dengan cepat,” bebernya. Terkait antisipasi atau pencegahan, terus dilakulan oleh Pertamina dengan latihan penanggulangan secar berkelanjutan. Namun Arya menyebut bahwa untuk jangka panjang, tentu perlu ada koordinasi lebih lanjut dengan semua pihak.
“Jadi tidak bisa cuma Pertamina yang jalan,” tegasnya. Adapun lahan yang kini disiapkan Pertamina sebagai tempat adalah di kawasan Palaran. Namun lokasi itu bukan wadah untuk memindahkan Depo Pertamina di Cendana, melainkan, depo baru sebagai penambahan stok BBM untuk Kaltim.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyoroti perlunya penataan ulang lokasi permukiman warga dan obyek vital nasional sebagai buntut kebakaran di Terminal Integrated BBM Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Jumat lalu. Jarak permukiman dan depo Pertamina dinilai terlalu dekat sehingga turut terdampak saat terjadi insiden.
Wapres Amin mengatakan, warga bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk menyelesaikan masalah ini. Dia mengusulkan agar depo Pertamina dipindahkan ke dekat pelabuhan dekat kawasan Pelindo.
”Yang menjadi masalah adalah mengenai penataan di daerah ini. Saya berharap supaya depo ini agar lebih aman bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Kemudian, daerah ini akan ditata ulang supaya lebih teratur, lebih baik aman dan memenuhi persyaratan,” kata Wapres seusai meninjau permukiman warga yang terbakar di Plumpang, Jakarta Utara, Sabtu (4/3).
Lebih jauh lagi, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, pihaknya juga akan mengevaluasi lokasi obyek vital nasional milik BUMN yang berada di dekat permukiman warga. Menurut dia, kasus seperti ini mungkin saja terjadi di beberapa lokasi BUMN lain.
Dia juga mengarahkan agar Pertamina segera mencari solusi terhadap permukiman penduduk yang berada di area sekitar depo ataupun kilang. Depo dengan kapasitas tangki timbun 291.889 kiloliter ini pernah terbakar pada 2009. Erick menegaskan akan terus mengawal kasus hingga tuntas.
”Saya rasa tidak hanya kilang, tapi juga pupuk, seperti yang saya tinjau di Sumsel itu pun batas antara titik keamanan dan titik masyarakat itu masih terlalu dekat. Nah inilah yang mau kita petakan ulang, tidak hanya di Pertamina, termasuk PLN, termasuk Pupuk. Supaya batas-batas keamanan untuk bisa masyarakat tinggal,” tutur Erick. Masalah penataan daerah sekitar obyek vital ini juga disoroti Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.
Dia meminta semua pihak untuk duduk bersama menentukan peta yang aman dan adil bagi semua.
”Perlu adanya asesmen, duduk bersama antara pemda, depo Plumpang sebagai obvit (obyek vital) untuk kemudian ada satu solusi bersama sehingga saat terjadi masalah obvit ini bisa dijaga dan tidak terdampak ke masyarakat di sekitarnya,” ucapnya. (mrf/nha)
