SAMARINDA ULU. Gerbong mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda kembali bergerak. Ya, pada Rabu (8/3) kemarin, Wali Kota Samarinda Andi Harun melantik tiga pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat kepala Organisasi Perangkat Daerag (OPD) di Aula Rumah Jabatan, Jalan S Parman.
Beberapa jabatan yang berubah adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda Nurrahmani yang kini mengemban jabatan baru sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
Sebelumnya dinas ini dipimpin oleh Ibnu Araby yang baru saja dilantik sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) serta Asisten II yang sebelumnya diisi seorang pelaksana tugas (Plt), kini dijabat oleh Sam Syaimun yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Perikanan Kota Samarinda.
Kini menyisakan dua jabatan yang lowong di tingkat JPT, yakni Kepala DLH dan Kepala Dinas Perikanan.
Dalam arahannya, Andi Harun meminta agar kepala dinas yang baru saja dilantik saat ini mampu melakukan manajemen organisasi yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan kompetensinya. Sebab ia meyakini pejabat saat ini sudah dilantik sesuai dengan bidangnya.
“The right man in the right place, ini salah satu unsur pendayagunaan dengan menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya,” ungkapnya. Sehingga ia berharap tak sekadar rutinutas yang dijalankan, melainkan ada inovasi tanpa mengabaikan kepentingan dari OPD lain. Dia berharap dari masing-masing kepala OPD, tak boleh lagi ada intervensi terhadap bawahannya.
“One man show tidak akan pernah efektif. Pemimpin tak sekadar pengendalian, dan intimidasi tapi harus menginspirasi,” jelasnya. Sementara itu Nurrahmani atau yang akrab disapa Yama ini mengaku akan membaca ualng Susun Organisasi Tata Kerja (SOTK) dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Sebab dirinya mengaku sudah terlalu lama menjabat di DLH hingga enam tahun.
“Pesan pak wali tadi, kalau bisa UMKM kita bisa go nasional. Semoga saya bisa mencari data-data UMKM ini lebih mudah daripada DLH kan memang agak susah mencari data,” terangnya. Terpisah, Anggota Komisi I Joni Sinatra Ginting mengkritik seleksi jabatan di lingkup Pemkot Samarinda yang sebenarnya hanya dilakukan oleh tim-tim kecil dari penilaian wali kota sendiri.
Padahal, ada beberapa pejabat setingkat eselon III yang sebenarnya lebih berkompeten dari pada kepala OPD, namun tidak dilirik kompetensinya. Hal ini terbukti dengan adanya pembahasan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang rutin dilaksanakan belakangan ini oleh DPRD, hanya dihadiri setingkat kepala bidang. Sehingga ia berharap ke depannya penilaian untuk mengangkat pejabat harusnya benar-benar disesuaikan dengan kompetensi seorang pejabat itu.
“Seperti jabatan DLH itu sengaja dikosongkan, memang penilaiannya secara subjektif dari beliau (Andi Harun), bahkan sekda saja hanya paraf,” tuturnya. Politikus Partai Demokrat ini berharap pelantikan pejabat khususnya setingkat kepala OPD, yang seharusnya memiliki tanggung jawab, sehingga saat mendapat undangan hearing dengan pihak legislatif benar-benar memiliki kapasitas untuk dipertanggung jawabkan.
“Ini saja pembahasan RPJMD yang datang harusnya kepala OPD, tapi nyatanya ada yang beralasan sakit. Memang tidak semua seperti kepala Bapenda itu selalu hadir,” pungkasnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dimaksud adalah Hermanus Barus. Di antara kepala OPD yang kerap hadir saat diundang hearing oleh DPRD, Hermanus Barus yang paling sering hadir. (hun/nha)
