SAMARINDA. Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Veridiana Huraq Wang menyayangkan anggaran penanganan jalan nasional untuk wilayah Provinsi Kaltim sebesar Rp 10,63 triliun, paling banyak dialokasikan untuk pembangunan jalan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN).
Veri—sapaan akrabnya— menjelaskan, alokasi anggaran itu berada di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kaltim. Dari Rp 10,63 triliun tersebut, Veri merincikan ada dua penanganan yang sedang dikerjakan. Yaitu meliputi penanganan jalan wilayah IKN dengan besaran sekitar Rp 8,7 triliun, sementara untuk wilayah Provinsi Kaltim sebesar Rp 1,8 triliun.
“Sangat disayangkan dari anggaran tersebut lebih besar dialokasikan pada penanganan jalan IKN, padahal yang kita inginkan Kaltim secara utuh,” katanya pada awak media.
Meski demikian, Politikus PDI-P ini tetap mensyukuri alokasi anggaran yang ada. Sebab jika dibandingkan dengan 2022 lalu wilayah Provinsi Kaltim hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun saja, maka dalam hal ini anggaran yang ada mengalami kenaikan senilai Rp 300 miliar dari alokasi Rp 1,8 triliun tersebut.
Veridiana menyebutkan, terkait alokasi anggaran untuk Provinsi Kaltim terdiri dari beberapa kegiatan penanganan jalan yang bakal dikerjakan dan itu tersebar di sejumlah kabupaten kota yang memiliki jalan dengan status nasional, seperti jalan penghubung antara Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu.
Kemudian jalur perbatasan antara Kaltim dan Kalsel dan jalan penghubung antara Samarinda menuju Kutai Timur (Kutim), jika ditotalkan secara keseluruhan panjang penanganan jalan sebanyak 1.008 kilometer (km).
Disebutkannya, salah satu kegiatan pembangunannya yakni penanganan pada ruas Jalan Long Bagun dan Long Pahangai. Berdasarkan informasi yang ia terima penanganan itu hanya sebatas jaringan jalan grid atau merupakan bentuk jaringan jalan pada sebagian besar yang mempunyai jaringan jalan yang telah direncanakan.
“Karena untuk segmen itu masih dalam tahap dokumen perencanaan, untuk alokasi anggaran khususunya akan dilakukan pada 2025 mendatang,” tandasnya. (adv/mrf/rin)
