SAMARINDA. Kemiskinan hingga kini masih menjadi persoalan seluruh kota dan kabupaten yang ada di Kaltim. Termasuk Kota Samarinda yang selama ini menjadi pusat perdagangan, masih terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya.
Kini bukan hanya persoalan kemiskinan, namun juga dikaitkan dengan permasalahan stunting. Tak bisa dipungkiri angka stunting di kota ini masih tinggi, namun upaya untuk menekan angka stunting terus dilakukan oleh Pemkot Samarinda.
Berdasarkan pencatatan tahun lalu, stunting Samarinda berada di angka 21,6 persen, namun angka kemiskinannya hanya 0,93 persen dari seluruh penduduk. Hal inilah yang menjadi pemaparan Wakil Wali Kota Samarinda dalam Roadshow Daring Bersama Menko PMK “Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kota Provinsi Kaltim”.
Menurutnya APBD Kota Samarinda sudah cukup digelontorkan untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di kota ini. Berdasarkan informasi saat ini untuk tahun lalu khusus penganan stunting dianggarkan sebesar Rp 5,09 miliar, sedangkan di tahun ini anggaran lebih besar yaitu Rp 7,7 miliar. Sementara untuk upaya penurunan stunting tahun lalu sudah dianggarkan sebesar Rp 16 miliar, tahun ini anggarannya juga ditingkatkan yaitu sebesar Rp 31 miliar.
“Termasuk dari kegiatan probebaya (program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat) dimana satu RT setiap tahun mendapat Rp 100 juta, di dalamnya juga ada untuk menanggulangi kemiskinan,” tuturnya.
Namun untuk ke depannya dari Pemkot Samarinda nantinya akan melakukan manajemen data, agar nantinya penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Hanya saja orang nomor dua di Samarinda ini mengakui, untuk selanjutnya memang diperlukan bantuan agar ke depannya warga yang tergolong miskin ekstrem ini mendapat pelatihan.
“Sehingga tidak hanya berfokus pada bantuan sosial saja, namun juga bisa mengangkat kehidupan selanjutnya,” ujar Rusmadi. Selain itu ia juga meyakinkan bahwa tingkat kunjungan posyandu sudah meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga hal inilah yang meyakinkan bahwa saat ini upaya Pemkot Samarinda sudah sangat fokus terhadap penurunan angka stunting serta menekan angka kemiskinan di Samarinda.
“Kami juga membutuhkan dukungan anggaran yang konsisten dari pusat, sebenarnya dulu ada dana kelurahan namun sekarang sudah tidak pernah ada lagi,” bebernya.
Menambahkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Samarinda, I Gusti Ayu Sulistiani bahwa dari petugas di lapangan sudah gencar untuk terjun langsung menangani beberapa keluarga yang tergolong berisiko stunting. Saat ini sudah ada 323 tim yang menjadi tim pendamping terdiri dari 969 orang, bergerak untuk memberikan pendampingan langsung untuk menekan angka stunting di Samarinda.
“Di antaranya ada bidang, anggota PKK dan kader lapangan,” tuturnya. Selain itu dari tim pendamping juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar rutin mengunjungi posyandu. Sehingga keluarga yang berisiko stunting bisa segera ditangani sebelum melewati masa keemasan anak.
“Kalau belum sampai dua tahun masih bisa ditangani, namun harus dipastikan pemberian makanan pendampingi gizi diberikan kepada ibu dan anak,” pungkasnya. (adv/hun/nha)
