SAMARINDA KOTA. Pemprov Kaltim disebut mendapat dua penghargaan APBD Award 2023 yakni peringkat pertama kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi dan peringkat kelima kategori Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi. Penghargaan APBD Award 2023 digagas Kementerian Dalam Negeri dirangkai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah 2023.
Menurut Gubernur Kaltim, Isran Noor, penghargaan nasional yang diraih Kaltim ini sangat wajar sebagai bukti hasil kerja keras semua pihak, terutama jajaran Pemprov Kaltim. Diungkapkannya, pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2021 ke 2022 mencapai 64 persen dari Rp 10,22 triliun menjadi Rp 16,8 triliun rupiah.
“Kondisi kita walaupun berhadapan pandemi, namun perekonomian Kaltim tetap tumbuh dan bergerak. Ini harus terus kita lakukan,” ucapnya pada awak media. Sementara satu kategori yang lolos tidak diraih Kaltim yakni Realisasi Belanja Daerah Tertinggi untuk tahun 2022.
“Belanja kita tahun lalu memang belum optimal,” ungkapnya. Dirinya pun mengapresiasi perangkat daerah yang mulai saat ini sejak awal tahun sudah menggenjot belanja. Kondisi ini menurut dia, bagaimana upaya Pemprov Kaltim memperbaiki percepatan penyerapan anggaran dengan mengoptimalkan belanja.
“Insya Allah kita akan menggandengkan tiga penghargaan untuk pendapatan, PAD juga, dan belanja juga,” bebernya. Selain itu, ada juga tiga daerah lainnya meraih penghargaan APBD Award 2023, yakni peringkat pertama kategori Realisasi pendapatan daerah tertinggi tingkat kota tahun 2022, diraih Kota Samarinda dan peringkat ketiga Kota Bontang, sedangkan tingkat kabupaten diraih Kabupaten Kutai Kartanegara untuk peringkat ketiga.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun pun menanggapi penghargaan yang diterima oleh Pemprov Kaltim ini. Menurutnya, pendapatan PAD Kaltim dari pajak tertinggi saat ini, dan hal tersebut merupakan kerja keras pihak pihak terkait.
Pihaknya pun siap mendukung apapaun kebijakan untuk meningkatkan restribusi di Kaltim. “Kita kan lagi menggodok perda restribusi juga, karena belum masuk dalam perda jadi kami sesuikan, jadi kami juga membantu bappenda untuk itu, sampai ada sospernya di kami, ” ucapnya.
Terkait anggaran yang belum maksimal sehingga belum mendapat penghargaan hal ini terjadi di OPD masing-masing. Dirinya pun menyebut bahwa hal itu terlihat jelas dari belanja setiap dinas yang ada. (mrf/beb)
