SAMARINDA KOTA. Pemenuhan fasilitas pendidikan sudah semestinya dilakukan secara rutin setiap tahun. Sebab tak kurang dari 20 persen APBD, wajib digunakan untuk kebutuhan pendidikan. Terlebih sejak diterapkan pada 30 November lalu, jumlah APBD Kota Samarinda dipastikan meningkat tajam hingga mencapai Rp 3,9 Triliun. Sehingga ini bisa menjadi harapan untuk menunjang pemerataan pendidikan termasuk kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan (GTK).
Namun hingga saat ini pembangunan sekolah di Kota Samarinda masih belum merata, baik dari ketersediaan gedung maupun sarana prasarana penunjangnya. Hal inilah yang menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sani Bin Husain.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar Pemkot Samarinda tidak tebang pilih dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di setiap kecamatan. Bukan hanya fokus membangun gedung baru, namun juga tanggap dalam kebutuhan sekolah. Sebab ia mengamati ada beberapa sekolah yang mendapat perhatian, khususnya yang tinggal di kawasan rawan banjir. “Kasian anak-anak setiap hujan deras jadi tidak tenang atau harus diliburkan, karena sekolahnya kebanjiran,” ujar Sani.
Baginya salah satu aspek yang bisa menunjang peningkatan mutu SDM di Kaltim adalah dengan memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan. Apalagi nantinya Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Kaltim, dan Samarinda menjadi kota penyanggah.
“Otomatis persaingan juga akan semakin meningkat, kalau tidak ditunjang dengan kualitas SDM daerah,” bebernya.
Atas hal itulah ia mengharapkan tahun ini Pemkot Samarinda tak lagi tebang pilih dalam memenuhi aspek kebutuhan pendidikan. Sebab di Kota Samarinda ini tidak hanya sekolah negeri namun banyak juga sekolah swasta yang memerlukan bantuan.
“Ya kalau memang di sekolah swasta itu ada kekuranga ya mohon ditambah, karena ini juga demi kemajuan pendidikan anak-anak Samarinda, percuma miliaran habis untuk membangun kalau nantinya dihuni dengan manusia yang tidak pintar,” pungkasnya. (adv/hun/beb)
