SAMARINDA KOTA. Pemprov Kaltim menggelar rapat pimpinan (Rapim) di Jakarta pada 19 dan 20 Juni lalu. Rapim tersebut memang agenda rutin yang digelar setiap bulan untuk membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Tapi ada yang mencolok dari Rapim kali ini. Semua kepala dinas dan kepala biro diboyong ke Jakarta untuk menggelar agenda tersebut bersama Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Padahal, pusat pemerintahan berada di Benua Etam, namun rapat justru digelar di markas Si Entong –julukan lain Jakarta.
Kegiatan itu ternyata membuat netizen (masyarakat di media sosial) yinyir. Alasannya, masih banyak wadah dan di Kaltim yang bisa dijadikan lokasi rapim. Agenda utama dalam Rapim kali ini merupakan rapat evaluasi realisasi APBD Kaltim tahun 2023. Digelar di Jakarta pada Senin (19/6/2023). Rapat tersebut digelar di Harris Vertu Hotel Harmoni, Jakarta.
Isran Noor dan Hadi Mulyadiserta Sekretaris Daerah (Sekda) Sri Wahyuni hadir dalam rapat tersebut. termasuk sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim. Sebuah video singkat dengan durasi 1:09 yang diunggah di akun Instagram resmi Pemprov Kaltim memperlihatkan suasana rapat. Video ini kemudian mengundang kritikan dari warganet di media sosial.
Sebagian besar komentarnya mempertanyakan urgensi acara ini digelar di Jakarta saat pesertanya adalah pejabat Kaltim sendiri. Senin (19/6) pukul 20.23 Wita, video berformat reels itu menghilang dari akun tersebut. padahal baru beberapa menit diunggah. Belum ada keterangan resmi dari Biro Adpim Pemprov Kaltim terkait penyebab atau alasan hilangnya video tersebut. Biro Adpim yang memang mengelola akun dengan pengikut 76,1 ribu tersebut. Meski begitu, media ini sempat “merekam” sejumlah komentar netizen merespons postingan yang sudah terhapus itu.
“Subhanaallah, mengapa evaluasi realisasi APBD Kaltim tahun 2023 dilakukan di Jakarta dan di hotel lagi? Mengapa tidak dilakukan di gedung milik pemerintah provinsi Kaltim yang ada di Kaltim?” ujar salah satu komentar yang dikirim oleh pengguna @ianm***an64.
Pengguna Instagram lainnya juga mengungkapkan hal yang sama. Pengguna @re*oal berkomentar, “Mengapa selalu rapat di Jakarta, min?” Sementara itu, pengguna @be*o.id berkomentar, “Banyaklah rapatnya, Wal. Perjalanan dinasnya harus lebih hemat lagi.”
Bahkan ada juga komentar akun Muhammadrivanirustam yang menyebut “Habis rapat langsung ke GBK nonton Timnas VS Argentina, “. Namun komentar soal menonton Argentina ini benar adanya, dimana dari pantauan media ini ada satu Kepala OPD yang terpantau menonton ajang sepak bola bergengsi itu. Bahkan kepala dinas ini mengunggah foto dirinya ketika di GBK di laman facebook miliknya.
Ungkapan-ungkapan inipun mengundang respons netizen lainnya. Yang meminta agar anggaran milik rakyat Kaltim itu digunakan sebijak mungkin oleh pemerintah. Menanggapi hal ini, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni mengatakan bahwa Rapim di Jakarta merupakan hal yang sifatnya insidental, bukan permanen. Ia menegaskan bahwa Rapim biasanya tetap dilakukan di Kaltim, kecuali ada pertimbangan tertentu.
“Itu (rapim) adalah hal yang kita lakukan setiap bulan. Kemarin kita gabung dua bulan. Selama ini memang kita lakukan di Kaltim, tapi pada intinya Rapim ini kan membahas isinya dibanding tempatnya. Kita tidak memilih Rapim setiap saat di Jakarta. Tapi pada saat kemarin itu yang mungkin itu dilakukan (di Jakarta), karena memang ada beberapa kegiatan yang dilakukan dengan Kementerian untuk koordinasi.
Jadi pertimbangannya lebih mudah waktu koordinasinya,” ujarnya pada awak media, Selasa (20/6). Sri menjelaskan bahwa Rapim di Jakarta juga dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi dan sinkronisasi antara Pemprov Kaltim dengan pemerintah pusat. Ia menambahkan bahwa Rapim merupakan forum penting yang harus dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Karena Rapim itu harus dihadiri semua, jadi gubernur, wakil gubernur, asisten, staf ahli, kepala dinas tidak boleh ada yang tidak hadir,” pungkasnya. Kepala Biro (Karo) Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Kaltim Syarifah Alawiyah atau Yuyun mengungkapkan, beberapa pimpinan memang banyak yang kebetulan harus berkoordinasi di Jakarta dengan beberapa kementerian. Walhasil, rapat disepakati agar diselenggarakan di Jakarta. Ketika ditanya apakah rapat realisasi APBD Kaltim 2023 itu juga ada melibatkan beberapa kementerian, Yuyun juga mengiyakan hal tersebut.
“Beberapa pimpinan memang banyak yang kebetulan harus koordinasi di pusat, di kementerian. Maka disepakati diselenggarakan di Jakarta,” katanya. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun saat diminta tanggapannya memilih menjawab normatif. Ia ingin masyarakat melihat substansi yang tengah dibahas pihak Pemprov Kaltim saat Rapim.
Atau kondisi yang akhirnya membuat pihak Pemprov Kaltim memilih menggelar Rapim di Jakarta, tetapi ia juga menilai jika memungkinkan rapat dilakukan di daerah, semestinya ya di daerah saja ketimbang harus ke luar Provinsi.
“Lihat substansinya, kalau memang cukup dibahas di daerah dan cukup memungkinkan fasilitasnya, ya di daerah,” ungkapnya. Namun demikian, DPRD Kaltim juga bukan tidak pernah melakukan rapat di luar daerah. Samsun mencontohkan, pihaknya yang melakukan uji publik, yang mana dua narsum DPRD berasal dari Kementerian. Ketika narsum tidak dapat hadir ke Kaltim, otomatis pihaknya harus mendatangi.
“Misal uji publik, narsum kementerian tak ada waktu untuk datang ke Kaltim, ya kita kesana, itu wajar,” ungkapnya. Tetapi di DPRD Kaltim, tanpa ada maksud membedakan saat rapat pimpinan (rapim) yang dilakukan pihaknya, memang semestinya memanfaatkan fasilitas yang ada di daerah. Dibandingkan harus keluar Kaltim. Samsun mencontohkan, pihaknya yang melakukan uji publik, yang mana dua narsum DPRD berasal dari Kementerian. Ketika narsum tidak dapat hadir ke Kaltim, otomatis pihaknya harus mendatangi.
“Misal uji publik, narsum kementerian tak ada waktu untuk datang ke Kaltim, ya kita kesana, itu wajar,” bebernya. Tetapi, di DPRD Kaltim, tanpa ada maksud membedakan saat rapat pimpinan (rapim) yang dilakukan pihaknya, memang semestinya memanfaatkan fasilitas yang ada di daerah. Dibandingkan harus keluar Kaltim. “Kalau rapim dan internal kita, ya kita tidak pernah diluar, ya sebaiknya memanfaatkan fasilitas yang ada di daerah, supaya tak terjadi capital flight, uang keluar,” pungkasnya. (mrf/nha)
