KARANG PACI. Para anggota DPRD Kaltim menyoroti penggunaan anggaran yang dilakukan Pemprov Kaltim sampai dengan saat ini. Terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) pada tahun 2022 yang mencapai Rp 6,6 triliun.
Hal ini merupakan hasil temuan BPK RI dan banyaknya catatan-catatan yang dikeluarkan lembaga auditor negara tersebut. Termasuk di antaranya, realisasi Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT), tingginya angka kemiskinan, pengangguran hingga sistem zonasi sekolah.
“Silpa menjadi pertanyaan yang diajukan oleh hampir seluruh fraksi dalam paripurna penyampaian pandangan fraksi atas nota keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022,” ujar Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menambahkan, Silpa harus dilihat dari sumbernya. Tingginya silpa, kata Samsun, wajar jika menjadi pertanyaan fraksi-fraksi di DPRD Kaltim. Karena hal ini berkaitan atas kinerja gubernur dan wakil gubernur.
“Rp 6 triliun (Silpa) itu harus dilihat sumbernya dari mana. Apakah dari proyek fisik yang tidak terserap atau bagaimana? Atau ada program yang tidak terlaksana. Wajar menjadi pertanyaan, ” katanya. Samsun menyebut, hal ini perlu disoroti jika Silpa terjadi akibat karena tidak terealisasinya proyek kegiatan yang sudah direncanakan.
“Ketika kegiatan yang menyangkut hak rakyat tidak terlaksana, itu yang perlu kita kritisi. Seperti beasiswa yang misalnya dianggarkan Rp 70 miliar, tapi hanya terserap Rp 2 miliar. Itu tentu masalah. Masalah itu yang perlu diselesaikan, ” tegasnya. Kendati demikian, lanjut Samsun, tidak semua Silpa buruk. Karena menurut dia, ada Silpa yang terjadi karena sifatnya penghematan.
“Silpa karena penghematan itu bagus. Tapi bukan karena ketidakmampuan melaksanakan. Makanya DPRD terus memantau terjadinya Silpa. Jadi tidak selamanya Silpa itu buruk, ” bebernya. Anggota DPRD Kaltim asal Fraksi Golkar, M Udin menilai, keikutsertaan Isran Noor dalam rapat paripurna yang diselenggarakan DPRD Kaltim sangat krusial. Hal ini menyangkut pertanggungjawaban atas apa yang telah dikerjakannya selama empat tahun menjabat.
“Bagaimana caranya menyerap anggaran, karena ada silpa Rp 6 triliun lebih yang harusnya untuk membangun Kaltim. Kan, ini yang kami pertanyakan. Tetapi lagi-lagi pak gubernur tidak hadir (rapat paripurna),” katanya. Diketahui, nilai APBD Kaltim 2023 masih berada di angka Rp 17,2 triliun. Namun sebelum akhir tahun nanti, diperkirakan jumlahnya menembus Rp 23 triliun.
Gubernur Kaltim Isran Noor mengungkapkan, 2023 ini akan mencetak sejarah baru. Sebab selama ini, APBD Kaltim belum pernah mencapai Rp 20 triliun lebih. Perkiraan penambahan dana itu datang dari dana Silpa
“Kemudian dana kurang bayar itu sekitar Rp 3,6 triliun. Artinya secara total akan ada sekitar Rp 23 triliun untuk di 2023,” kata Isran. Seandainya APBD Kaltim mencapai Rp 23 triliun, dia pastikan itu akan jadi sejarah baru untuk Benua Etam. Isran Noor menambahkan, nilai tersebut belum termasuk dana karbon. “Kalau diterima tambahan nilai lagi maka APBD Kaltim bisa lebih banyak dari yang diperkirakan,” lanjutnya.
Sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang, Isran memaparkan beberapa rencananya. Selain menargetkan ada sejarah baru di Kaltim dengan APBD terbanyak, dirinya juga gencar dalam hal perdagangan karbondioksida. “Pegang omongan saya, kalau nanti tidak percaya,” kata Isran. (mrf/nha)
