SUNGAI PINANG. Tak semua ruas jalan tersentuh program semenisasi. Salah satunya yang belum lama ini dikeluhkan oleh warga yakni di Jalan Sepakat RT 16, Lubuk Sawah, Kelurahan Mugirejo, Sungai Pinang. Sejumlah warga telah melakukan aksi damai lantaran akses menuju permukiman mereka masih tanah dan tak pernah mendapat kegiatan pengecoran.
Ketua RT 16 Sumarsono mengakui bahwa warga yang tinggal di lokasi tersebut sebagian besar adalah warga yang eks Sungai Karang Mumus (SKM). Mereka direlokasi pada 2017 lalu. Namun sejak dipindahkan ke sana, hingga saat ini belum ada juga kepedulian dari pemerintah untuk melakukan semenisasi jalan.
Saat hujan deras pun kian membuat parah akses masyarakat yang tinggal di Jalan Sepakat. Tak jarang warga di kawasan tersebut melakukan gotong-royong guna menanggulangi jalanan yang becek, agar dapat dilalui.
“Biasanya saat hujan deras, jalanan seperti kolam, warga selama ini sudah berupaya membeli tanah uruk dan batu untuk pengerasan sementara,” ujar Sumarsono. Dirinya pun berharap agar Pemkot Samarinda bisa memberi sedikit perhatian terhadap warga eks bantaran SKM ini, lantaran mereka sudah bersedia direlokasi namun lahannya saja yang belum layak.
Serupa juga yang disampaikan oleh Lurah Mugirejo Nur Irwansyah yang sudah berupaya untuk mengusulkan pengecoran Jalan Sepakat ini kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda. Pasalnya selama ini Jalan Sepakat juga belum pernah dilakukan pengurukan, tak heran sampai saat ini akses Jalan Sepakat memang tidak layak untuk dilalui.
“Itulah yang kami usulkan untuk ditingkatkan, makanya kami melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR agar bisa segera diakomodir untuk dilakukan perbaikan,” kata Nur Irwansyah. Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Samarinda Budy Santoso mengakui bahwa tahun ini memang ada kegiatan untuk peningkatan jalan di kawasan Sungai Pinang.
Tak tanggung-tanggung anggaran yang disiapkan sebesar Rp 2,1 miliar. Hanya saja kegiatan peningkatan jalan itu, tidak sampai ke Jalan Sepakat. Padahal sudah bertahun-tahun masyarakat bertahan melewati lintasan jalan becek tersebut. “Kami usahakan bisa dikabulkan APBD Perubahan ini, karena untuk di APBD Murni saat ini memang belum ada,” pungkasnya. (hun/nha)
