SAMARINDA KOTA. Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini merilis hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2022. Dari publikasi tersebut, Kaltim berhasil meraih peringkat empat secara nasional. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim, Sufian Agus menjelaskan bahwa IDI Kaltim tahun 2022, yang diukur pada tahun 2023, mencapai skor 83,58. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,56 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 81,02.
“Dengan peningkatan ini, Kaltim berhasil naik ke peringkat keempat nasional, setelah sebelumnya berada di peringkat kelima,” ungkap Sufian Agus, Senin (11/7) kepada awak media. IDI merupakan indikator untuk mengukur kemajuan demokrasi di Indonesia dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun program pembangunan politik. Baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. IDI diukur berdasarkan tiga aspek dan 22 indikator.
Adapun beberapa aspek penilaian IDI Kaltim yang mengalami peningkatan antara lain, Aspek Kebebasan meningkat dari 89,46 menjadi 91,40. Aspek Kesetaraan meningkat dari 76,67 menjadi 79,25. Dan terakhir, Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi meningkat dari 77,90 menjadi 81,06. Kaltim berhasil menduduki peringkat 4 nasional untuk hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2022 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun sejumlah kritik juga dilayangkan mengenai naiknya peringkat IDI Kaltim tersebut. Mengkritik pernyataan pemerintah ini, Koordinator FH Pokja 30 Buyung Marajo menyebut, naiknya peringkat indeks demokrasi Kaltim ini harus dilihat dari segala aspek. Salah satunya melalui keterbukaan informasi.
“Keterbukaan informasi itu jadi salah satu yang harus dilihat. Ini meningkatnya di mana dulu? Kalau meningkatnya itu menyumbang pada keterbukaan informasi seperti APBD, anggaran dan keuangan tiap organisasi perangkat daerah (OPD), peringkat itu belum cocok untuk Kaltim,” ujar Buyung. Sejauh ini, Buyung menilai, informasi di Kaltim masih tertutup. Padahal, informasi seperti APBD menjadi hal yang patut diketahui publik.
“Harusnya pemprov dan BPS itu memberikan highlight tersendiri dengan aspek keterbukaan informasi. Selama ini, apakah keterbukaan informasi itu menjadi acuan atau tidak? Harusnya keterbukaan informasi yang menjadi salah satu kunci demokrasi. Ini malah tertutup,” tegasnya.
Sebagai informasi, ada beberapa aspek penilaian IDI Kaltim yang mengalami peningkatan. Di antaranya, aspek kebebasan meningkat dari 89,46 menjadi 91,40. Lalu ada aspek kesetaraan yang meningkat dari 76,67 menjadi 79,25 dan ada aspek kapasitas lembaga demokrasi yang meningkat dari 77,90 menjadi 81,06.
“BPS menilai dari mana, ya kalau lembaga demokrasi itu kan dilihat dari pemilu dan sebagainya, nah apakah dari kepemiluan itu menjadi acuan atau enggak, itu kan belum terjadi,” ujarnya. Berada di peringkat 4 nasional, Buyung menilai seharusnya indeks demokrasi itu bisa diiringi dengan pelayanan publik yang baik, keterbukaan informasi yang bagus, hingga kinerja pemerintahan provinsi yang baik.
“Selama ini, kalau melihat dari tahun kemarin sepertinya tidak ada perubahan. Nah menurut saya penilaian ini subjektif. Sebab melihat hanya pada aspek-aspek lain saja. Tidak melihat secara keseluruhan,” tegasnya. Sekalipun pelayanan publik, persoalan demokrasi, kesetaraan, hingga kebebasan berpendapat di Kaltim itu baik, belum tentu hal tersebut bisa jadi acuan bahwa Kaltim sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. (mrf/mha)
