SAAT ini masalah kesehatan menjadi permasalahan utama yang perlu mendapat dukungan dari semua sektor. Untuk mengetahui permasalah kesehatan masyarakat serta faktor resiko yang ada pada masyarakat, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), Senin (17/7) di Hotel Gran Senyiur Balikpapan.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr Jaya Mualimin menyebut, Kementerian Kesehatah akan melakukan Survei Kesehatan Indonesia yang akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2023, termasuk status kesehatan masyarakat serta faktor resiko yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.
“Tahun 2022 hasil SSGI menunjukkan kenaikan di prevalensi stunting di Kaltim sebesar 1,1 96. Hal ini menjadi faktor terpenting untuk mendapatkan penanganan secara bersama sama tentunya dukungan lintas sektor dan lintas program terkait. Dan hasil survey itulah yang menjadi dasar penyusunanan program pembangunan kesehatan di daearahnya masing-masing,” jelas dr Jaya.
Dijelaskannya, Kesehatan Masyarakat dipengaruhi oleh 4 determinan yaitu Kesehatan Lingkungan, Perilaku, Layanan Kesehatan dan Genetik. Dan ternyata, Kesehatan Lingkungan menjadi determinan yang sangat berpengaruhi pada status kesehatan sampai dengan 406.
Contohnya, dengan adanya peningkatan kejadian penyakit berbasis lingkungan yang menjadi masalahan kesehatan di Kalimantan Timur sepertu sulitnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk, dapat memicu munculnya penyakit berbasis lingkungan.
Pemerintah telah mencanangkan 5 pilar dalam program Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM) yakni berhenti buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Lima pilar ini adalah pendekatan untuk perubahan perilaku masyarakat yang bertujuan menurunkan penyakit yang berbasis lingkungan.
Pendekatan Sinergitas sektor yang harus diutamakan adalah bagaimana melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk kemitraan antara organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakat.
“Dalam rangka mengurangi dan menangani masalah kesehatan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi yang diharapkan dapat berkontribusi dalam penanganan masalah kesehatan. Saat ini kita sedang mengalami perubahan pola penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular. Sejak tahun 2010 bergeser menjadi penyakit tidak menular yang seharusnya tidak sampai mengakibatkan kematian dan kecacatan. Resiko penyakit tidak menular menjadi semakain tinggi karena transisi demografi,” tuturnya.
“Pencegahan penyakit sangat tergantung pada perilaku individu yang didukung oleh kualitas lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan pemerintah, non pemerintah dan masyarakat. Hal ini memerlukan suatu gerakan yang sistematis dan terus menerus untuk mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat. Upaya promotif dan preventif yang difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar.
Dukungan dari lintas sektor dan lintas program sangatlah dibutuhkan karena erat lintas sektor dan lintas program sangatlah dibutuhkan karena erat dengan tercapainya sasaran pokok yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu meningkatnya status kesehatan dari semua kelompok umur,” pungkasnya.
Peserta rakor ini ada yang secara luring diantaranya lintas program dan lintas sektor terkait, kepala seksi dan pengelola program kesehatan lingkungan di kabupaten/kota dan Dinas Kesehatan Provinsi. Sementara peserta pertemuan secara daring yaitu pengelola program kesehatan lingkungan puskesmas. Dalam Rakor tersebut juga digelar pameran mini antara lain promosi jamu tradisonal oleh Yankestrad, pemeriksaan kesehatan oleh PTM bersama DKK Balikpapan, dan pameran pelaksaanaan Germas dan kebugaran oleh DKK Balikpapan. (adv/lin/beb)
