MAHAKAM ULU. Sejak ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tak henti-hentinya menjadi sorotan. Daerah pecahan Kabupatan Kutai Barat (Kubar) ini juga menjadi perbatasan NKRI dengan Malaysia.
Lantaran baru dimekarkan 2014 silam, pembangunannya pun masih sangat timpang jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Kaltim. Pembangunan jalan-jalan perbatasan masih sangat diperlukan, guna menunjang aktivitas dan kebutuhan logistik masyarakat yang tinggal di kabupaten tersebut.
Persoalan inilah yang menjadi sorotan Ketua Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Kabupaten Mahalu, Sunarso. Hal itu ia angkat dalam diskusi yang melibatkan Anggota Ombudsman RI, Heri Susanto yang juga menjadi bagian dari Kahmi.
“Kami sudah berupaya untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Mahulu untuk melakukan percepatan pembangunan daerah kami,” ujar Sunarso, belum lama ini.
Namun dari pihak Kahmi Mahulu sendiri juga mengharapkan ada keterbukaan dari pemkab terhadap pihak manapun yang memiliki komitmen untuk turut terlibat dalam pembangunan kabupaten tersebut. Sehingga bisa merangkul seluruh masyarakat dari berbagai elemen untuk bisa mendukung program pembangunan pemerintah. Dalam rangka percepatan pembangunan kawasan perbatasan, dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
“Untuk itu kami mendukung pemerintah pusat termasuk ombudsmen untuk bisa menjadikan Kabupaten Mahulu ini menjadi kawasan strategis nasional,” ungkap Sunarso. Tujuannya juga tak lain agar masyarakat di kabupaten pinggiran Kaltim itu bisa sejahtera.
Sebab selama ini untuk mencapai ke pintu masuk Mahulu harus ditempuh dengan waktu seharian. Keterbatasan akses membuat pasokan sembako untuk masyarakat juga sangat sulit. “Sehingga kami juga ingin ada upaya dari pemda unk mensejahterakan masyarakat Mahulu,” pungkasnya. (hun/rin)
