TANJUNG REDEB. DPRD tetap mengingatkan eksekutif terhadap tugas dan fungsi utama pemerintah daerah terhadap kewajibannya di masyarakat Berau. Memang Pemkab Berau kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Kembali diraihnya Opini WTP yang keenam kalinya ini mendapat apresiasi dari DPRD Berau.
Namun hal yang perlu diperhatikan dengan keberhasilan itu. Yakni keselarasan pemanfaatan dengan manfaat bagi masyarakat. APBD kabupaten Berau yang dikelola ditekankan Ketua DPRD Berau, Madri Pani, sebagai amanah dan tanggung jawab besar agar bisa bermanfaat dan memenuhi hajat masyarakat. Madri Pani juga tetap memberikan apresiasi atas upaya sinergitas yang dilakukan antara legislatif dan eksekutif, sehingga diterimanya opini WTP atas hasil pemeriksaan LKPD ini.
“Kami tentu sangat mengapresiasi perolehan predikat WTP itu, agar kiranya menjadi pemicu untuk menjadi lebih baik lagi, juga mengingatkan ada tanggung jawab yang menyertai predikat itu,” jelasnya. Menurutnya, apa yang dicapai tentu tidak terlepas dari adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Sehingga mampu mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Karena itu, pemkab diharapkan harus tetap menjaga kebersamaan, kekompakan, sinergitas dengan semua pihak dalam membangun Berau menjadi lebih baik kedepannya.
Saya berharap kedepan tata kelola keuangan lebih bagus, daya serap keuangan lebih baik. Sehingga bisa mensejahterakan masyarakat,” lanjutnya. Meski mendapat predikat WTP dalam pengelolaan keuangan, namun menurut Madri Pani, masih ada hal-hal yang menjadi catatan dan perlu dibenahi. Seperti serapan anggaran beberapa OPD yang dianggap belum maksimal.
Seperti masalah Silpa yang terus saja terjadi dengan nominal besar. Dengan kata lain, ada amanah yang tidak tuntas. Politikus Nasdem ini mengungkapkan, bahwa SiLPA merupakan ketidakmampuan OPD untuk menyerap anggaran yang diberikan di OPD-nya.
Dijelaskannya, dalam menentukan program, saat ini sudah diterapkan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Dengan sistem ini, segala program sudah seharusnya direncanakan dengan matang sesuai dengan skala prioritasnya. Namun kata dia, masih ada kampung-kampung yang merasa belum tersentuh pembangunan. Sementara setiap tahun, masih terjadi SiLPA.
“Semestinya setiap tahun ada evaluasi kegiatan, cek mana yang kurang, misalnya dan memang rata-rata di perencanaan, kurang matang,atau memang tidak mampu,” jelasnya lagi. Ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi yakni untuk melihat mana titik atau pekerjaan yang perlu dilanjutkan, ditingkatkan, atau dibuat baru. Sebab menurutnya masih saja ada kegiatan yang sebenarnya belum prioritas tetapi dikerjakan sementara ada item yang sudah seharusnya dipenuhi tetapi tidak dianggarkan atau tidak dikerjakan.
Dirinya juga selalu mengingatkan kepada pemerintah daerah jika ada program dari kampung yang masuk skala prioritas, harus dikerjakan supaya serapan anggaran lebih bagus ke depan. “Mudahan ini menjadi evaluasi kinerja pemerintah baik legislatif maupun eksekutif,” tutupnya. (adv/as/beb)
