SAMARINDA. Sekretaris Daerah (Sekda) kota Samarinda Hero Mardanus Satyawan mengingatkan dengan gencarnya pekerjaan di sektor konstruksi, agar tidak boleh lupa terhadap kontrol baik itu kontrol administrasi, mutu dan kualitas terhadap pekerjaan kontruksi.
“Jangan abaikan kontrol pekerjaan kontruksi di tengah gencarnya pekerjaan di sektor konstruksi di kota Samarinda saat ini seperti kita lihat sedang masif-masifnya dilaksanakan. Baik itu kontrol administrasi, mutu dan kualitas terhadap pekerjaan konstruksi itu sendiri. Perlu usaha lebih dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya untuk tetap mengendalikan sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang berlaku,” ucap Sekda membacakan sambutan Wali Kota Samarinda saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Hotel Puri Senyiur, Rabu (30/8/2023).
Hero mengatakan, salah satu upaya dari Pemkot Samarinda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memberikan pemahaman kepada pelaku jasa konstruksi yaitu dengan melaksanakan sosialisasi dan Bimtek ini, agar para pelaku yang terlibat mengetahui tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
“Kegiatan ini juga menjadi strategi Pemerintah Kota dalam hal peningkatan kapasitas penyelenggara dan pelaksana jasa konstruksi di Kota Samarinda untuk mencapai salah satu visi misi Wali Kota Samarinda yaitu infrastruktur perkotaan yang mantap dan modern. Peningkatan kapasitas SDM konstruksi juga menjadi salah satu poin vital guna keberlangsungan perkembangan pembangunan Kota Samarinda ini,” tegas mantan kepala Dinas PUPR Samarinda ini.
Dengan SDM konstruksi yang handal dan memiliki kapasitas teknis, sebutnya, pembangunan yang sedang dikerjakan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Apalagi kota Samarinda menjadi salah satu Kota Penyangga IKN, perlu persiapan bagi SDM konstruksi kita agar mampu bersaing secara nasional. Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) juga merupakan salah satu aspek yang harus disadari dan dipahami oleh pelaku di sektor konstruksi, baik itu di sisi pengguna jasa, badan usaha, maupun tenaga kerja itu sendiri. Karena SKK adalah bukti pengakuan secara nasional terhadap keahlian atau keterampilan seseorang dalam suatu posisi,” tandasnya.
Sementara kepala Dinas PUPR kota Samarinda Desy Damayanti mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk mensosialisasikan peraturan terbaru di bidang jasa konstruksi, peningkatan kepasitas kompetensi penyelenggara jasa konstruksi, peningkatan kapasitas kompetensi pelaksana jasa konstruksi dan melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah kota dalam pembinaan jasa konstruksi.
“Oleh karena itu, kegiatan ini kita laksanakan selama dua hari (30 dan 31 Agustus) dengan peserta berbeda,” katanya. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini yaitu untuk hari pertama berasal dari ASN/Pegawai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang memiliki kegiatan konstruksi dan hari kedua berasal dari penyedia jasa/rekanan konstruksi.
Kegiatan ini, menghadirkan narasumber dari Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR Nurasih Asriningtyas dan dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaltim Sri Rejeki dengan dipandu moderator Tajudin Husen dari Dinas PUPR Samarinda.(adv/don/beb)
