SAMARINDA. Tahun ini menjadi tahun terakhir pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023. Hal yang sangat membanggakan, di akhìr masa jabatannya, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor bersama Wakil Gubernur Hadi Mulyadi mampu mengangkat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melonjak tinggi.
“Tidak pernah terjadi tembus rekor, APBD kita di atas Rp 20 triliun,” kata Gubernur Isran Noor saat Rapat Pimpinan Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun 2023 di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gadjah Mada Samarinda, Senin (19/9/2023). Angka tersebut lanjut Gubernur adalah APBD Kaltim yang disepakati sebesar Rp25,3 triliun, belum termasuk APBD kabupaten dan kota se-Kaltim.
“But for all, totally Rp 76 triliun lebih, di bawah sedikit dari DKI Jakarta, kalau tidak salah sekitar Rp80 triliun,” sebutnya. Nilai itu pun ungkap Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ini, masih belum termasuk alokasi pusat (kementerian) dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalau kita tambahkan alokasi dana kementerian itu, ada sekitar Rp36 triliun. Maka, total uang di Kaltim tidak kurang Rp 112 triliun untuk membangun,” sebutnya lagi. “Itu yang terlihat kasat mata ya, yang terhitung. Sebab, masih banyak anggaran-anggaran lain yang belum kita rinci secara detail. Ini sejarah, sejarah untuk rakyat Kalimantan Timur,” tegas mantan Bupati Kutai Timur itu.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kaltim Hj Ismiati menjelaskan per 15 September dari APBD murni tahun ini Rp17,2 triliun dan sisi pendapatan mencapai Rp14,62 triliun dari tiga komponen, yakni pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah. Untuk PAD, sebutnya dari target Rp8,04 triliun, kini sudah terealisasi Rp 6,87 triliun (85 persen), atau masih kurang Rp 1,16 triliun (15 persen).
“Kalau kita melihat komposisi PAD, terjadi surplus sekitar 10 persen sampai 11 persen, untuk komponen PAD,” ujarnya. Selain itu, sisi pendapatan dana transfer dari target Rp6,56 triliun, telah terealisasi sebesar Rp4,69 triliun (72 persen), atau masih kurang Rp1,86 triliun (28 persen).
“Secara umum hasil rekonsiliasi kami dengan DJPK Kementerian Keuangan untuk realisasi pendapatan transfer, tidak ada masalah, hanya proses mekanisme, kita hanya menunggu penyaluran saja,” bebernya. Sedangkan komponen lain-lain pendapatan yang sah, ditarget Rp13,85 miliar, telah terealisasi Rp82,99 miliar (599 persen) atau surplus Rp69,13 miliar (surplus 499 persen).
“Di sini kita sudah bisa melihat penerimaan dari Tanito Harum dan penerimaan lain-lain di murni belum diakomodir,” urainya. Termasuk pembayaran yang dilakukan PT KPC pada 8 September lalu sebagai pembagian laba bersih pemerintahan daerah dari perusahaan ber-IUPK sebesar Rp316 miliar. “Total pendapatan daerah dari target Rp14,62 triliun, maka secara keseluruhan ketiga komponen terealisasi Rp11,65 triliun atau 80 persen, surplus 6 persen. Tapi kita masih kurang Rp2,96 triliun atau 20 persen,” tambahnya. (biro adpim/adv/lin/beb)
