SAMARINDA KOTA. Catatan keuangan Pemprov Kaltim memperlihatkan bahwa realisasi anggaran belum maksimal. Dimana ada 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mencapai target realisasi anggaran di pengujung kekuasaan Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi.
Gubernur Kaltim, Isran Noor pun meminta jajaran OPD bekerja keras dalam melaksanakan kegiatan fisik maupun keuangan.
“Saya sampaikan bahwa tetap kerjakan tugas-tugasnya dengan benar dan baik, tapi jangan melanggar aturan,” ujarnya. Dirinya pun meminta hati-hati dalam mengelola anggaran. Namun juga jangan sampai terlalu hati-hati hingga tidak menjalankan anggaran yang ada.
“Hati-hati. Baik saja, tapi jangan juga terlalu hati-hati, merah terus itu. Gak jalan programnya nanti,” tegasnya. Dia juga mengingatkan agar OPD ketika ada masalah atau hal-hal meragukan dalam pengelolaan keuangan dan bisa berimplikasi hukum, agar berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Cepat saja berkoordinasi, bekerja sama dengan BPKP. Mereka itu siap menjadi pendamping, minta pendapat mereka,” tegasnya. Bahkan Isran menyebut kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan juga bisa dilakukan. Sebab menurut Isran keduanya merupakan mitra kerja.
Sementara itu, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni membeberkan progres fisik dan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim hingga 14 September 2023 dari target keuangan sekitar 85 persen. Baru terealisasi 60,53 persen, terjadi deviasi minus 24,47 persen. Sedangkan target fisik 87 persen, namun realisasi 60,53 persen, atau terjadi deviasi minus 26,47 persen. Selain itu, realisasi keuangan dan fisik dari 45 perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim hanya satu OPD yang mencapai diatas 85 persen yakni Badan Kesbangpol.
“Ini satu-satunya OPD kita yang dalam Rapim ke Rapim selalu konsisten dan serapan anggarannya tertinggi mencapai 88 persen,” terangnya. Enam OPD (RSUD Kanujoso, Biro Kesra, BKD, Biro Adpim, BPKAD, Dispora) di area Hijau dengan serapan anggaran di kisaran 70 – 84,99 persen. Lalu ada sembilan OPD diarea Kuning, yakni RSJD Atma Husada, Biro Hukum, Dinas Sosial, Diskominfo, Sekretariat DPRD, BPBD, Biro Umum, Satpol PP dan Biro POD dengan realisasi kisaran 60 – 69,99 persen.
“Sisanya ada sekitar 29 OPD berada di area Merah, dengan realisasi di bawah 60 persen,” bebernya Sri l mengatakan, tentu hal ini menjadi atensi setiap kepala OPD agar melakukan pengawalan lebih baik terhadap kinerja realisasi fisik dan keuangan instansinya. “Meskipun Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur berakhir di September ini, namun RPJMD kita tetap harus kita lanjutkan hingga Desember nanti,” pungkasnya. (mrf/beb)
