TENGGARONG. Pekan Inovasi dan Kreativitas Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk memotivasi dan memberi penghargaan kepada seluruh stakeholder baik Instansi Pemerintah maupun Masyarakat yang telah berinovasi dan berkreativitas dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Kegiatan ini juga untuk mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Bupati Edi Damansyah saat membuka Pekan Inovasi dan Kreativitas 2023, Rabu (11/10) di Ruang Serbaguna Kantor Bupati.
Selain itu, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kualitas pembangunan demi terwujudnya Kukar yang sejahtera dan berbahagia.
Untuk itu, kata Edi momentum ini harus dimanfaat dengan baik, yakni setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan wajib memiliki satu inovasi. Maka, Badan Riset dan Inovasi daerah Kukar harus membuat tim untuk turun ke OPD untuk memberikan pemahaman terkait inovasi ini, Sekretaris Dinas/instansi harus jadi ketua tim internal perubahan/inovasi masing-masing OPD.
“Ini untuk menunjukkan peran pemerintah hadir di tengah masyarakat dengan inovasi-inovasinya,” tegasnya.
Penyelenggaraan Pekan Inovasi dan Kreativitas kali ini dengan tema “Inovasi dan Kreativitas Untuk Akselerasi Wujudkan KUKAR IDAMAN”, sebagai salah satu upaya Pemkab Kukar dalam percepatan pencapaian target pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) salah satunya melalui penguatan pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi.
“Hal ini sekaligus sebagai upaya dalam menjaring ide inovasi dan kreativitas dari berbagai pihak, menumbuh kembangkan dan memperkuat pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi demi mewujudkan Kutai Kartanegara yang Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri,” ujar Edi.
Selain itu, Pekan Inovasi dan Kreativitas juga bertujuan agar tercipta perubahan-perubahan menuju tradisi, pola, dan cara baru melalui gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (One Agency One Innovation), yang mewajibkan 1 (satu) Perangkat Daerah atau Unit Kerja untuk menghasilkan paling sedikit 1 (satu) inovasi pelayanan publik setiap tahunnya sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. (adv/beb)
