TANJUNG REDEB. Memenuhi kebutuhan pembangunan semua sektor di Kabupaten Berau tentu tidak bisa hanya mengandalkan APBD kabupaten semata. Contoh kecil, untuk infrastruktur jalan misalnya, dalam setahun paling tidak membutuhkan anggaran sekitar Rp 3 triliun untuk memenuhi aspirasi masyarakat, hanya untuk item penanganan jalan rusak.Belum berbicara soal aspirasi lainnya.
Berdasarkan perhitungan yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui Musrenbang jumlah itu bakal jauh lebih besar lagi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti sektor pendidikan yang sudah pasti memakan 20 persen dari APBD Kabupaten Berau,sarana air bersih, kesehatan, perkebunan pertanian, komunikasi, listrik, bantuan sosial dan usaha serta masih banyak kebutuhan lainnya.
Wakil ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai menyebutkan, Pemkab Berau memang harus lebih kreatif menarik anggaran dari luar misalnya provinsi maupun pusat untuk membantu pembangunan di Berau. Apakah berupa kucuran anggaran atau berupa kegiatan fisik atau proyek sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Upaya lobi ke Pemprov maupun ke Pempus harus dilakukan.
Rifai menyebutkan, Pemkab Berau harus bisa melihat peluang untuk cermat mengambil peluang untuk menarik dana pemerintah pusat, untuk pembangunan daerah. Diharapkannya, hal DPRD dalam hal ini tentu tidak akan tinggal diam. Sinergi sebagai bagian dari Pemkab berau. DPRD Akan ikut melakukan lobi dan mencari celah turunnya anggaran ke Berau.
”KIta harus kreatif, tidak bisa mengandalkan APBD kita untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan,” jelasnya. Menurut Politisi PPP ini, apabila hubungan dengan kementerian di pusat baik, maka bantuan pemerintah pusat akan lebih mudah turun.
Tetapi tentunya, pihak kementerian memerlukan sejumlah persyaratan seperti misalnya data,laporan khusus, usulan dan detail lainnya. Seperti misalnya usulan dari Dinas pariwisata untuk peningkatan akses menuju kawasan wisata, yang bisa dikorelasikan dengan kementerian PUPR.
Tentunya, Kementerian PUPR memerlukan data objek wisata secara detail. Seperti potensinya, jarak tempuhnya, anggaran yang dibutuhkan dan fasilitas pendukung yang sudah ada. Ahmad Rifai mengungkapkan, bahwa di wilayah Berau ada 3 status jalan. Jalan kabupaten,Provinsi dan jalan nasional. Wilayah ini yang perlu dipahami masyarakat.
“Jadi ada jalan yang pemerintah daerah kabupaten turunkan anggaran untuk penanganan permanennya, seperti misalnya badan jalan di jembatan Sambaliung, itu kewenangan Provinsi, kita tidak bisa masuk kesitu,” jelasnya. Ia juga mengakui, keterbatasan anggaran yang dialami Pemkab Berau dalam merealisasikan semua aspirasi. Bahkan 1 tahun APBD Berau saja tidak akan cukup jika ingin digunakan untuk penanganan infrastruktur jalan sekaligus. “Jadi bertahap,” tutupnya.(adv/as/beb)
